Goreng Menggoreng Isu Kebangkitan PKI, Benarkah Propaganda Menjatuhkan Pemerintahan Jokowi?

575
Tanjungpinang
Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI, Joko Widodo

Isu PKI terus bergulir sejak Pilpres 2014 lalu, dan menjadi isu politik yang paling hangat sepanjang bulan September 2017 ini. Presiden Jokowi jadi sasaran tembak.

Seperti ada yang disembunyikan dari fenomena yang terjadi saat ini. Isu kebangkitan PKI begitu riuh, tidak hanya debat kusir dikalangan masyarakat, tapi juga heboh dipusaran elite bangsa.

Panasnya isu PKI hingga Menko Polhukam mengeluarkan peryataan resmi, yang sekaligus meluruskan isu miring soal impor 5.000 pucuk senjata. Sebab, informasi bukan dari sembarang orang, tapi datang dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam press releasenya, Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi dua isu yang disebutnya sebagai isu politik terkini, yakni isu PKI dan isu impor 5.000 pucuk senjata.

Menko Polhukam, Wiranto

Panasnya isu kebangkitan PKI ini bermula dari seminar yang digelar LBH Jakarta, di kantornya, Jalan P. Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 16 September 2017 lalu. Seminar yang membahas sejarah kelam pada kurung waktu tahun 1965-1966 ini, terpaksa dibatalkan karena dibubarkan beberapa elemen, yang demo di depan kantor bantuan hukum itu. Kantor YLBHI, di Menteng, Jakarta Pusat, juga jadi korban perusakan massa, pada 17 September 2017.

Ketua YLBHI bidang advokasi, Muhammad Isnur lalu menuding Mayjen (purn) Kivlan Zen sebagai dalang dan operator aksi perusakan kantornya itu. Kivlan berang dan mengancam melaporkan Isnur ke polisi atas fitnah dan pencemaran nama baiknya.

Isu PKI pun semakin ramai dipergunjingkan, lewat media massa dan media sosial. Akhirnya menjadi gosip paling panas sepanjang bulan September 2017. Ditambah lagi bumbu isu penyelundupan 5.000 pucuk senjata, yang juga dikait-kaitkan dengan isu kebangkitan PKI di tanah air.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Aneh memang, setelah setengah abad lebih berlalu, tiba-tiba isu kebangkitan PKI ramai dibicarakan dari tingkat elit hingga akar rumput. Sehingga terkesan ada pihak yang sengaja menghembuskan dan menggerakkan penyebaran isu PKI ini. Tujuannya, tak lain untuk membuat kegaduhan dan memecah belah bangsa.

Seperti diketahui, PKI secara tegas telah dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI.

PKI masuk kotak hitam terkait pristiwa kelam yang terjadi pada 30 September 1965 (G30S/PKI), karena mendalangi penculikan dan pembunuhan sadis terhadap sejumlah Jenderal (TNI-AD). PKI juga bermaksud menggulingkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi faham komunis. Namun setelah 52 tahun berlalu, peristiwa pahit itu kembali hangat, dan seolah ada “roh” PKI yang bangkit di Republik ini.

Sebenarnya pada Pilpres 2014, isu PKI sudah merebak. Sasaran tembaknya adalah Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu menjadi salah satu kontestan Capres RI. Akan tetapi isu ini tak manjur menggerus popularitas dan elektabilitas Jokowi, buktinya Jokowi menang dan menjadi Presiden RI ke-6, periode 2014-2019.

Entah siapa memainkan sumbu, isu PKI terus membayangi kepemimpinan Jokowi, bahkan di tahun pertama menjabat Presiden RI, santer kabar Pemerintahan Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI atas tragedi pilu itu.

Alasan minta maaf ke PKI, karena peristiwa masa lalu itu merupakan sejarah bangsa yang perlu diluruskan. Bahkan banyak pihak yang menyakini pemutarbalikkan fakta dalam sejarah kelam itu. Rezim Soeharto pun dituding melakukan pembelokan fakta sejarah itu.

Jokowi melihat langsung pembangunan jalon tol sumatera

Sumbu politik Senayan terutama dari lawan politik Jokowi, turut membakar suasana yang tengah memanas. Seperti pepatah: Guru Kencing Berdiri, Murid pun Kencing Berlari. Demikian isu PKI yang terus bergulir dan berseliweran di tengah publik.

Goreng menggoreng isu PKI akhirnya menyebar hingga di dunia maya. Ramai akun palsu menggunggah gosip kebangkitan PKI, untuk membuat suasana tetap panas. Tapi, sasaran tembaknya tetap menjurus tajam ke Istana Negara, tempat Presiden Joko Widodo berkantor.

Tuduhan komunis paling serius ke Pak Jokowi dalam buku “Jokowi Undercover” yang ditulis Bambang Tri Mulyono, pada 2014. Ia menuduh Jokowi menggelapkan asal usul orang tuannya yang disebut komunis. Atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik itu, Bambang diajukan ke meja hijau dan divonis hukuman.

Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Presiden Jokowi angkat bicara soal gosip kebangkitan PKI serta rencana permintaan maaf pemerintahannya ke PKI. Dalam berbagai kesemparan, dihadapan para ulama, tokoh politik, pimpinan partai, pensiunan Jenderal, hingga Panglima TNI serta prajuritnya, ormas dan para wakil rakyat di Senayan, Presiden Jokowi menegaskan pemerintahannya tidak akan pernah minta maaf ke PKI atas peristiwa masa kelam itu.

Seperti diungkapan Jokowi, pada Juni 2016 lalu, di Markad Besar TNI, Cilangkap-Jakarta. Dihadapan ribuan prajurit TNI, Presiden Jokowi menegaskan dirinya dan pemerintahannya tidak akan pernah untuk minta maaf kepada PKI.

“Saya sampaikan tidak ada keinginan minta maaf ke PKI. Jadi, nggak ada pikiran saya seperti itu. Tahun lalu pun sudah saya sampaikan, tapi tetap saja ada gosip dan ini yang perlu saya luruskan,” kata Jokowi dalam sambutannya dihadapan ribuan prajurit TNI.

Setelah itu, apakah suasana mencair dan sejuk? Ternyata tidak, isu PKI terus melaju, entah siapa yang menyetirnya. Perdebatan alot gencar diruang publik.

Presiden Jokowi mengunjungi pembangunan rumah subsidi
Presiden Jokowi mengunjungi pembangunan rumah suhu jd

Habis soal seminar YLBH, Nobar Film G30S/PKI atas perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pada 18 September 2017, jadi polemik. Pemutaran film yang penayangan wajibnya telah dihentikan itu, lagi-lagi jadi gosip miring. Ada yang menyambut baik untuk ruang diskusi publik, sebagian menuding Panglima TNI berpolitik. Meski ditengah silang pendapat, Nobar tetap digelar bersama masyarakat dan kalangan anak sekolah.

Menurut Panglima, perintah pemutaran film G30S/PKI ini, bukan untuk tujuan mendiskreditkan, namun ingin mengajak masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk tidak melupakan sejarah kelam yang pernah dialami bangsa ini, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Presiden Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan Nobar film G30S/PKI. Hanya saja, Jokowi ingin film garapan sutradara Arifin C Noor tahun 1984, itu diproduksi ulang agar mudah dimengerti generasi milenial.

Namun pernyataan Jokowi ini justru mendapat reaksi dari politisi senior, Amien Rais. Ia menilai rezim Jokowi tanpa disadari telah membuka peluang bagi kebangkitan PKI. Lalu Amin tak setuju atas keinginan Jokowi me-remake film G30S/PKI, karena mengangap berbahaya.

Wiranto kemudian meluruskan maksud Presiden memproduksi ulang film itu. Kata Wiranto, bukanlah untuk merubah isi (konten) film, tapi hanya memperbaiki penyajiannya dengan teknologi yang ada, agar lebih baik dan enak ditonton.

Seperti gayung bersambut, muncul pula spekulasi penyelundupan 5.000 pucuk senjata. Informasi disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Karena informasi dari Panglima TNI, Menko Polhukum Wiranto menggangap perlu bersikap. Pada Minggu (24/9), Wiranto mengeluarkan pernyataan resmi atas dua isu miring yang semakin memanas. Yakni, soal isu PKI dan spkulasi pembelian 5.000 senjata.

Ironis memang, ditengah giatnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tranportasi dan berbagai sektor lainnya, justru ada pihak tertentu yang berupaya menggoyang pemerintahannya lewat isu-isu negatif, seperti isu kebangkitan PKI. (REDAKSI)

 

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here