Lemahnya Pengawasan Bisa Dorong Penyimpangan Barang Beredar di Masyarakat

321
Tanjungpinang
Disperindag Provinsi Kepri saat Sidak ke gudang swalayan milik AH, beberapa waktu lalu.
Disperindag Provinsi Kepri saat Sidak ke gudang swalayan milik AH, beberapa waktu lalu.

SULUH KEPRI, Tanjungpinang-Lemahnya pengawasan terhadap barang beredar, ditengarai salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dilapangan oleh pelaku usaha nakal.

Sebab, untuk kewenangan pengawasan barang beredar tidak melekat lagi dibawah pemerintah kabupaten/kota, karena sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi.

Kepala Disperindag Kota Tanjungpinang Juramadi Esram menjelaskan, pengalihan kewenangan barang beredar dari kabupaten/kota ke provinsi, mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

“Pelimpahan kewenangan ke provinsi, terhitung tahun 2017. Jadi, untuk kewenangan pengawasan barang beredar, tidak lagi berada di kabupaten/kota,” kata Juramadi, beberapa waktu lalu, menanggapi kasus pengemasan ulang beras yang tengah disidik polisi.

Seperti diberitakan, Polres Tanjungpinang mengrebek salah satu gudang swalayan di Batu 9, pada Jumat (22/9) sore, karena mengemas ulang kemasan beras yang mempengaruhi kualitas bahan pokok itu.

Sebab dari pemeriksaan polisi, pelaku mencampurkan beras merk Kita dengan Roda Mas, yang diduga berkualitas medium. Kemudian hasil campuran dimasukkan ke kantong kemasan bertuliskan: Bulog Premium 5 Kg, sehingga dilihat dari kemasannya menjadi beras premium.

Dari kasus ini, polisi mengamankan 577 karung beras 50 Kg merek Bulog, dan 119 karung Roda Mas 50 Kg yang ditumpuk di gudang milik AH itu. Ia bersama dua karyawannya telah ditetapkan tersangka.

Banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap kasus ini dan beritanya pun bertabur disejumlah media. Baru setelah itu, pihak Disperindag Provinsi Kepri melakukan Sidak ke gudang yang sudah di ‘police line’ itu.

Nah, berpindahnya pengawasan barang beredar ke provinsi dinilai justru menyumbang masalah baru, yakni intensitas pengawasan melekat dilapangan semakin menurun. Sejurus dengan itu, membuka celah penyimpangan oleh pelaku usaha nakal. Satu contoh kasus, yang terjadi di gudang milik AH.

Ini akibat pengawasan barang beredar tertumpu ke provinsi, yang wilayah kerjanya sangat luas. yakni mencakup kabupaten/kota.

Bisa dibayangkan, jika sebuah provinsi memiliki 7-15 kabupaten/kota dengan rentang kendali dan kondisi geografis yang sulit, tentu sangat mempengaruhi gerak pengawasan dilapangan.

Provinsi Kepri, misalnya, yang merupakan daerah kepulauan, dimana tujuh kabupaten/kota diwilayahnya dipisahkan oleh laut yang terbentang luas.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, yang berada di Tanjungpianang, memiliki rentang kendali yang lumayan sulit ke kabupaten/kota lainnya. Karena hampir seluruhnya menyeberangi laut dengan transportasi laut yang rata-rata memakan waktu dari hitungan jam hingga hari. Menggunakan pesawat masih terbatas dan biayanya mahal.

Satu contoh, dari Tanjungpinang ke Anambas dan Natuna yang biasanya menggunakan kapal penumpang milik Pelni, dengan lama perjalanan ke Anambas berkisar satu hari satu malam, dan ke Natuna bisa satu hari dua malam.

Masalah lain, soal keterbatasan personil dan anggaran pengawasan. Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji ulang pelimpahan kewenangan pengawasan barang beredar ke provinsi. Agar pengawasan melekat dilapangan dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat. (TR)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here