Golkar Kritik Pemko Tanjungpinang Soal Transparansi Anggaran

Tanjungpinang
Rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang nota keuangan perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2017
Rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang nota keuangan perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2017

Tanjungpinang-Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Kota Tanjungpinang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, agar transparan dalam budgeting anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran, khususnya dalam perubahan APBD Tanjungpinang 2017.

Demikian disampaikan Sekretaris F-Golkar Simon Awan Toko, saat menyampaikan tanggapan fraksinya tentang nota keuangan perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2017, diruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senin (23/10).

Usai rapat, ketua F-Golkar Ashady Selayar menegaskan bahwa transparansi budgeting anggaran itu diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pemerintah daerah.

Oleh karena itu, ia meminta Pemko Tanjungpinang harus teransparan dalam penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari PAD dan APBN seperti DAK, DAU, DBH dan Dana Transfer lainnya.

Menurutnya, beberapa perubahan anggaran dalam penggunaan maupun pemanfaatnya tidak pernah dikomunikasikan dengan DPRD, namun perubahan mata naggaran terus terjadi dalam pemanfaatan dan pengeluaran di APBD murni 2017.

“Untuk iti, kami minta TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) agar segera menyusun R-APBD terutama dari PAD, dan sumber penerimaan lainnya, agar tidak terkesan ada sektor penerimaan yang disembunyikan,” kata ketua Fraksi Golkar Ashady Selayar, Senin (23/10), di DPRD Tanjungpinang.

Sementara Simon menyoroti soal PAD Kota Tanjungpinang. Ia menyarankan agar Pemko Tanjungpinang dapat mengimbangi peningkatan PAD Kota Tanjungpinang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Selain itu, ke depan ini Pemko Tanjungpinang harus memaksimalkan penyerapan PAD dengan memberdayakan SKPD terutama tenaga teknis dilapangan untuk dapat berperan aktif dalam usaha menyeimbangkan penerimaan dana perimbangan terhadap APBD.

“Dalam pengamatan Fraksi Golkar masih banyak potensi-potensi riil yang belum tergali, kurang maksimalnya dalam pengelolaan, lemahnya pengawasan yang dilakukan para aparatur,” tegas Simon.

Menanggapi itu, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk teransparan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN.

Walikota Lis berharap agar DPRD Tanjungpinang dapat berkomunikasi dengan Pemko Tanjungpinang, jika memang perlu perubahan dan pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan sebagaimana mestinya.

“Untuk tahun depan, kita sudah menggunakan penganggaran e-budgeting, tujuannya untuk transparansi anggaran, sehingga tidak bisa sembarangan menarik program yang sudah dianggarkan,” jelas Walikota Lis Darmansyah. (Tigor)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here