Kisruh Pengisian Wagub Kepri, Kata Pengamat Ini Biang Keroknya

Tanjungpinang
Pengamat politik Zamzami A Karim
Pengamat politik Zamzami A Karim

Tanjungpinang-Pengamat politik Zamzami A Karim menegaskan, berlarut-larutnya proses pengisian kursi Wagub Kepri yg kosong selama satu tahun lebih, akan semakin memperuncing pertentangan politik diantara partai politik (Parpol) pengusung.

Bahkan para Parpol pengusung menjadi saling curiga satu sama lainnya, hanya karena posisi Wagub Kepri, untuk sisa masa jabatan 2016-2021.

“Kondisi ini pun akan semakin mempersulit pencapaian kesepakatan para Parpol pengusung untuk mengusulkan dua nama ke DPRD melalui Gubernur Kepri,” kata Zamzami kepada SULUH KEPRI, Selasa (28/11) sore menjelang Magrib, di Tanjungpinang.

Sementara, kata Zamzami, akar masalah dari kekisruhan itu ada pada ketentuan yang menjadi dasar pengisian Wagub. “Yakni pasal 176 Pasal Ayat 2 dalam UU No.10 tahun 2016,” ungkapnya.

Inilah aturan sebagai sumber kisruh, yang dimaksud Zamzami, yakni Pasal 176 Ayat 2 UU No.10 tahun 2016, yang berbunyi; (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehingga, menurutnya, dengan aturan yang menyebutkan Parpol pengusung atau gabungan Parpol mengusulkan dua orang calon Wagub, tidak memungkinkan bagi seorang Gubernur untuk mengambil inisiatif.

Sebab, pengertian mengusulkan dua orang calon oleh Parpol atau gabungan Parpol pengusung harus atas kesepakatan atau persetujuan bersama. Dalam hal ini ada lima Parpol pengusng Sanur di Pilkada Kepri 2015, maka dua calon yang diusulan tersebut harus beradasarkan kesepakatan bersama dari kelima Parpol tersebut.

Pimpinan sidang paripurna yang juga ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak (kiri), saat penetapan Isdianto sebagai calon Wagub Kepri
Pimpinan sidang paripurna yang juga ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak (kiri), saat penetapan Isdianto sebagai calon Wagub Kepri

“Jadi harus diselesaikan dulu di gabungan Parpol pengusung untuk menetapkan dua nama calon Wagub, baru diserahkan ke DPRD melalui Gubernur Kepri. Karena semua sangat tergantung pada kesepakatan gabungan Parpol, bukan Gubernur maupun DPRD Kepri,” tegas Zamzami.

Memang, katanya, secara politik sangat sulit untuk menyatukan kelima parpol gabungan untuk sepakat pada dua nama calon saja, karena masing-masing Parpol memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

“Tentu mereka akan membawa kepentingannya masing-masing termasuk kepentingan untuk mempersiapkan diri dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019,” papar Zamzami.

Seprti diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Rabu (22/11), telah menetapkan satu nama Calon Tetap Wagub Kepri, yakni Isdianto. Dia adalah adek kandung almarhum HM Sani, mantan Gubernur Kepri 2016-2023, yang wafat dalam tugas, tahun lalau, di Jakarta.

Di hari yang sama, tiga Parpol pengusung (Demokrat, PKB dan PPP,)  mengusulkan  nama Mustofa Wijaya sebagai calon Wagub Kepri. Sementata Nasdem menolak Mustofa dengan tetap mengusung Rini Fitrianti, putri kandung Alm. HM. Sani. Kondisinya pun jadi sangat dilematis sekali. (Tigor)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here