Soal Pasal 176 Ayat (2), Ini Penjelasan Ahli Hukum

Tanjungpinang
Pery Rehendra Sucipta
Pery Rehendra Sucipta

Tanjungpinang-Bola panas pengisian Wagub Kepri terus menggelinding ke sana-sani. Dua sumbu panas disebut sumber kisruh, sejak dibukanya lowongan calon Wagub Kepri.

Pertama, tidak terpenuhinya usulan dua calon Wagub Kepri, sebagaimana diamanatkan pasal 176 ayat (2) UU No.10/2016. Karena Partai politik (Parpol) pengusung belum sepakat mengusulkan dua orang calon ke DPRD melalui Gubernur Kepri. Kedua, DPRD berencana menggelar paripurna pemilihan Wagub Kepri, meski hanya satu calon.

Dua hal diatas, jadi pembahasan hangat berbagai kalangan, dan munyulut pro kontra yang kian memanaskan situasi. Akar masalahnya soal tafsir pasal 176 ayat (2) UU No.10/2016, yang menjadi dasar pengisian Wagub yang lowong

Lebih mendidih lagi, ketika Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang juga ketua DPD Nasdem menolak Mustofa Wijaya sebagai calon pengganti Agus Wibowo, yang diusulkan tiga dari lima Parpol pengusung Sanur, yakni Demokrat, PKB dan PPP. Sedangkan, Nasdem dan Gerindra tetap pada usulan sebelumnya.

Ahli hukum Pery Rehendra Sucipta berpendapat, memang tak bisa memberi tafsir tentang pasal 176 ayat (2) UU No. 10/2016. Ia melihat permasalahan pengisian Wagub Kepri ini lebih pada kacamata “Hukum Administrasi Negara”.

Menurut Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH ini, bagaimana menjelaskan maksud pasal 176 ayat (2), maka haruslah dikembalikan pada tafsir otentik. Sebab, penafsiran itu dikenal dengan sebutan authentekie interpretatie/officiele interpretatie.

Ia menjelaskan, mengutip pendapat Ernst Utrecht, pakar hukum asal Belanda, bahwa penafsiran gaya ini adalah penafsiran yang didasarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang.

“Karena dalam dunia perundang-undangan, kita mengenal apa yang disebut dengan penjelasan UU,” kata Pery pada SULUH KEPRI, Sabtu (2/12).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, sambung Pery, gaya tafsir seperti ini hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam UU.

Pery Rehendra Sucipta saat memberi kuliah umum soal hak azasi manusia
Pery Rehendra Sucipta saat memberi kuliah umum soal hak azasi manusia

Nah, lanjut Pery, kembali ke pasal 176 ayat (2) UU No.10/2016, dinyatakan bahwa, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Isi pasal ini dikuatkan dengan tafsir otentik sebagaimana dalam penjelasan pasal 176 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan “Gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang” adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 (dua) orang calon.

“Jadi jelaslah, bahwa jumlah 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yg diusulkan adalah menjadi mutlak.,” ungkap Pery.

Akan tetapi, tanya Pery,” Apakah yang dimaksud dari pasal 176 ayat (2) beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa, “usulan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah” wajib sampai pada tahapan penetapan Wagub oleh DPRD”

Sebab, kata Pery, yang jadi permasalahannya saat ini “Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau” atas nama Isdianto akan melawan “kotak kosong” setelah pihak legislatif memutuskan untuk melaksanakan tahapan pemilihan, meski hanya satu kandidat.

Sebenarnya, kata Pery, hal ini tidak akan menjadi polemik, kalau amanat pasal 176 ayat (5) UU No.10/2016, telah direalisasikan oleh pemerintah pusat. “Faktanya, hingga sekarang belum ada PP yang dimaksud dalam pasal tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, DPRD Kepri telah memverifikasi dua berkas calon Wagub Kepri, atas nama Isdianto dan Agus Wibowo (AW), yang akhirnya menetapkan satu calon yakni atas nama Isdianto sebagai calon tetap Wagub Kepri, dalam rapat paripurna di DPRD Keperi, Rabu (22/11) lalu. AW mengundurkan diri ketika verifikasi berkas calon.

Namun bersamaan paripurna penetapan Cawagub Isdianto, tiga dari lima Parpol pengusung Sanur (Sani-Nurdin Basirun) di Pilkada Kepri 2015, yakni Demokrat, PKB dan PPP, kompak mengsulkan satu calon baru atas nama Mustofa Wijaya sebagai pengganti AW.

Sementara dua Parpol lainnya, Nasdem dan Gerindra tetap pada usulan sebelumnya. Partai Nasdem mengusung Rini Ftrianti dan Isdianto dan Gerindra membawa Fauzi Bahar dan Isdianto.

“Kami dari Nasdem tetap pada usulan awal yakni Rini dan Isdianto, dan tidak pernah berubah hingga saat ini,” tegas Nurdin kepada wartawan, pekan lalu. (Tigor)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here