Penetapan Wagub Kepri oleh DPRD: Apa Bisa Digugat? Ini Penjelasan Para Pengamat

Tanjungpinang
Muslim Matondang
Muslim Matondang

Tanjungpinang-DPRD Kepri akan tetap melaksanakan pemilihan Wagub Kepri, meski hanya satu calon saja. Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kepri, telah menjadwalkan pemilihan pada Kamis 7/12), di DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Namun penetapan satu calon Wagub Kepri, sisa masa jabatan 2016-2021 ini dinilai banyak kalangan berpeluang besar untuk digugat di PTUN, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai pandangan pun muncul dari pengamat politik dan hukum. Intinya: antara bisa-tidaknya keputusan DPRD Kepri digugat, dalam konteks penetapkan calon Wagub Kepri.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat politik Muslim Matondang menegaskan, bahwa putusan DPRD dalam hal penetapan satu calon Wagub Kepri, tidak bisa digugat, karena keputusan DPRD adalah putusan politik, yang masih memerlukan persetujuan atau peresminan oleh pemerintah.

“Penetapan itu bukan putusan konkrit, infividual, dan tidak final, sehingga tidak bisa dijadikan objek gugatan di PTUN. Makanya, masih ada proses lanjutan atau persetujuan dalam bentuk peresmian oleh pemerintah,” ungkap Muslim, Senin (4/12) kemarin.

Sementara ahhli hukum dari UMRAH Pery Rehendra Sucipta berpendapat, dalam konteks tahapan penetapan calon Wagub Kepri oleh DPRD, bisa digugat di PTUN, karena sudah masuk kedalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif.

Pery Rehendra Sucipta
Pery Rehendra Sucipta

Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, secara tegas diatur dalam UU No.10 tahun 2016.

Maka, dalam penetapan Wagub oleh DPRD Kepri, ada tindakan hukum, karena ada instrumen pemerintahan yang dilaksanakan. Dalam konteks negara hukum, tidak ada instrumen pemerintahan yang bebas dari “batu uji” karena ada lembaga berwenang untuk menguji, yakni PTUN, bukan MK, karena MK hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilu.

Misalnya dalam Pemilu, keputusan KPU terhadap hasil pemilu bukanlah objek sengketa di PTUN, sebagaimana diatur dalam pasal (2) UU PTUN. “Akan tetapi, ketika KPU menerbitkan keputusan penetapan calon peserta pemilu, sudah merupakan objek sengketa di PTUN,” kata Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH itu, pada SULUH KEPRI, Selasa (5/12).

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, UU Administrasi Pemerintahan, sambung Pery, disebutkan bahwa (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam UU tersebut meliputi semua aktivitas, yakni pada huruf (c) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif.

Oleh karena itu, dalam konteks penetapan calon Wagub oleh DPRD Kepri, harus dilihat bahwa DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan gubernur/wakil gubernur, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 thn 2016.

Zamzami A Karim
Zamzami A Karim

“Dan, DPRD Kepri sedang menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemilihan Wagub Kepri, khususnya dalam pelaksanaan pasal 176 UU No. 10 thn 2016,” ujarnya.

Ditanya, bahwa keputusan DPRD adalah merupakan keputusan politik, kata Pery,” Saya tidak bilang itu adalah keputusan politik, saya anggap penetapan oleh DPRD sebagai keputusan Badan/Lembaga Legislatif yg sedang menyelenggarakan fungsi pemerintahan”.

Sedangkan pengamat politik Zamzami A Karim menyampaikan, landasan hukum dan perundang-undangan tetap harus menjadi pegangan dalam berpolitik, agar berjalan tertib.

“Kalau politik tanpa landasan hukum, kan bisa kacau,” kata Zamzami singkat. (Tigor)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here