Pakar Hukum Kritisi Rencana Penunjukan Pati Polri Sebagai Penjabat Gubernur

Tanjungpinang
Ft: ilustrasi
(Ft: ilustrasi)

Jakarta-Sejumlah pakar hukum mengkrtisi rencana Mendagri Cahyo Kumolo untuk menunjuk perwira tinggi (Pati) Polri aktif, sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dilansir republika.co.id, menurut Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri, penunjukan pelaksana tugas (Plt) Gubernur dari kepolisian sebagai langkah mundur bahkan bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi. Hal tersebut juga berdampak pada pudarnya netralitas Polri.

Ia menegaskan, sebaiknya penjabat atau pelaksana tugas Gubernur, ditunjuk dari kalangan sipil yang menjabat pimpinan tinggi madya. Dan, itu diatur dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.

“Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi,” ujar Mustafa.

Jika Kemendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, menurut Mustafa, Permendagri itu yang justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

“Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur,” kata Mustafa.

Mustafa menyebut, wacana Kemendagri ini sebagai langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir dalam 20 tahun ini. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, institusi Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik, sehingga anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian, bisa dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian.

Senada dengan Mustafa, pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai penunjukkan polisi sebagai penjabat gubernur sebagai pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan UU Kepolisian.

(Ft: ilustrasi)
(Ft: ilustrasi)

Menurutnya, berdasarkan UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 23 tentang sumpah bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas harus netral. Pasal 28 menyebutkan anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Polri harus mengundurkan diri.

“Jadi secara fungsional maupun yuridis pengangkatan pejabat polisi tersebut berpotensi rawan dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya, Senin (29/1).

Kata Bambang, tuntutan reformasi adalah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Sedangkan ABRI adalah TNI & Polri, maka Polri juga tidak diperbolehkan mempraktikkan kembali dwifungsi. “Itu melanggar hukum, karena bertentangan dengan UU Kepolisian & UU Pilkada,” ungkapnya.

Hal sama juga diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, seorang pati Polri tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian. Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan.

“Jika pati polisi menjadi pejabat gubernur di dua provinsi itu, sebenarnya UU kepolisian tidak memungkinkan hal itu dilakukan. UU menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian, ” ujar Yusril di DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/1).

Ia menegaskan, polisi boleh rangkap jabatan lain, jika berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Dia mencontohkan jabatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Memang lembaga itu, awalnya organ kepolisian, yang menjadi lembaga pemerintah non departemen yang jabatan di dalamnya bisa diampu oleh Pati polisi aktif. Namun, kata Yusril, untuk Pati polisi yang menjabat gubernur atau kepala daerah, tidak terkait dengan tugas-tugas kepolisian. (tr)

sumber: republika.co.id

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here