Vonis Ringan Kasus Beras Oplosan Coreng Wajah Peradilan Kita

2079
Tanjungpinang
Konfrensi pers terkait oplos beras dari gudang pinang lestari
Konfrensi pers terkait oplos beras dari gudang pinang lestari

Tanjungpinang-Warga negara di negeri ini kembali dikejutkan oleh putusan ringan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam perkara kasus beras oplosan dengan terdakwa Tjeng Hui alias Ahui, Direktur PT Pinang Lestari.

Palu Ketua Majelis Hakim Santonius Tambunan hanya mengetuk vonis 1 bulan penjara atau denda 150 juta rupiah, pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (15/1) malam, dua pekan lalu.

Putusan ini tak jauh beda dengan dakwaan jaksa yang menuntut 1 bulan penjara atau denda 200 juta. Sehingga seperti sebuah pertunjukan orkestra yang dipandu oleh seorang dirigen. Bedanya hanya pada nilai denda bagi terdakwa.

Isu suap pun mewarnai perjalanan kasus beras oplosan ini, yang kini terus menyeruak ditengah masyarakat. Sekaligus menggerus wibawa peradilan dan integritas aparat penegak hukum.

Vonis ringan ini sontak membangunkan reaksi dari berbagai pihak bahkan kalangan akademisi. Sebagaimana disampaikan Pengajar Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Oksep Adhayanto.

Dilansir tuahkepri.com, pada Rabu (17/1) lalu, Oksep Adhayanto turut prihatin atas putusan ringan dalam perkara beras oplosan itu. Menurutnya, dakwaan ringan oleh jaksa penuntut umum (JPU), yang kemudian diikuti vonis ringan oleh majelis hakim, telah mencederai hati rakyat dan lembaga peradilan.

Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Ia pun sangat menyayangkan, JPU hanya menuntut 1 bulan atau denda 200 juta kepada terdakwa Ahui, pemilik Swalayan Pinang Lestari itu. Padahal perbuatan terdakwa memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat.

“JPU itu mewakili negara, dimana letak keadilannya, jika Jaksa yang notabenenya mewakili negara hanya menuntut 1 bulan penjara. Harusnya jaksa mewakili kepentingan negara dan rasa keadilan rakyat. Ini Jaksa mewakili siapa, ketika tuntutan 1 bulan. Itu sungguh tidak pantas dan sangat memilukan,” kata Oksep miris.

Dia mengatakan, putusan itu jelas tidak mencerminkan keadilan. Memang dalam konteks hukum acara, putusan majelis hakim sesungguhnya sejalan dengan dakwaan yang dibuat JPU. Namun terhadap dakwaan ringan seperti ini, dituntut keberanian majelis hakim untuk membuat keputusan berbeda dari dakwaan jaksa.

Itu sebabnya, Oksep menyakini tidak akan ada banding dari JPU atas putusan ringan majelis hakim yang seirama dengan dakwaannya.

“Saya merasa tidak akan ada banding dari JPU karena putusan yang telah diputuskan sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU,” ungkapnya.

Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Dia menyebutkan bagi masyarakat yang tidak puas dengan putusan ringan tersebut, dapat membuat pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

“Jadi apabila masyarakat tidak menerima, silahkan laporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus beras oplosan diungkap Polres Tanjungpinang, dengan menggrebek gudang beras Pinang Lestari, milik Ahui, pada Jumat (22/9) tahun lalu, yang berlokasi di Kampung Sumber Karya, Kelurahan Batu IX, Tanjungpinang.

Polisi kemudian menetapkan Ahui bersama karyawannya sebagai tersangka, yang dijerat dengan sejumlah pasal dalam UU Perlindungan Konsumen serta aturan Label dan Iklan.

Yakni pasal 139 ayat (1), UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan jo Pasa 2 dan atau pasal 3 PP No 69 tahun 1999, tentang label dan iklan pangan, dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun dan denda 10 Milyar Rupiah. Atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU RI No 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumenn dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun dan denda Rp 5 Milyar Rupiah. (red)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here