Jadi Mesin Uang Haram, “Rokok FTZ” Tanjungpinang Rugikan Negara Milyaran Rupiah

1572
Tanjungpinang
Rokok FTZ tanpa cukai
Rokok FTZ tanpa cukai

Dari zaman orde baru hingga sekarang ini, Indonesia masih terbelit utang luar negeri. Bukan main besarnya, mencapai lebih dari 3.500 triliun. Dengan utang sebanyak itu, bisa dibayangkan kondisi ekonomi terjungkal-jungkal hanya untuk urusan membayar bunga dan cicilan hutang kepada negara-negara donor atau bank-bank internasional pemberi pinjaman.

Pemerintah sampai dibuat berkeringat untuk berpikir dan mencari formula untuk menutup lobang hutang yang sudah menganga dan sangat dalam itu. Paket hemat pun digulirkan, dengan memangkas anggaran birokrasi yang mubazir, semisal rapat-rapat di hotel mewah.

Paket hemat secara menyeluruh ini fokus terhadap pemberantasan korupsi dalam ragam bentuk penyelewengan, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian negara.

Baru-baru ini bahkan sampai membuat kebijakan sederet paket ekonomi nasional untuk menggerek uang warga negara yang di parkir di bank-bank negara asing.

Tak hanya itu, sepuluh tahun lebih lembaga anti korupsi (KPK) berjibaku untuk memberantas para pencoleng uang rakyat dari brankas negara (APBN dan APBD). Bahkan Pungli receh pun turut digulung oleh Tim Saber Pungli bentukan pemerintahan Jokowi.

Bahkan pemerintah hingga sempat menggodok aturan pembentukan Densus Anti Korupsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Semua dipersembahkan untuk menangkal berbagai kemungkinan kebocoran uang negara dari jaringan mafia yang menjamur di republik ini.

Namun sungguh bin azaib yang terjadi di Provinsi Kepri ini. Disaat negara sedang cekak bernafas karena tersumbat hutang jumbo, malah di provinsi yang kaya sumber daya alam laut ini, ada pesta pora duit haram yang bersumber dari peredaran rokok tanpa pita cukai di luar kawasan FTZ.

Rokok non cukai untuk kawasan FTZ, yang juga disebut “Rokok FTZ” ini, sudah diperjualbelikan secara bebas diberbagai daerah diluar kawasan FTZ, layaknya rokok berpita cukai.

Informasi dari berbagai sumber, ternyata modusnya sangat sederhana sekali, yakni dengan menggelembungkan kuota rokok untuk kawasan FTZ. Di kawasan FTZ Tanjungpinang (enclave), misalnya, punya kuota lumayan gila. Jatah rokok tanpa cukai yang direkom pihak BP Kawasan Tanjungpinang disebut sudah sangat over kapasitas dari kebutuhan yang sebenarnya.

Sehingga, rokok jatah di kawasan ini tidak lagi semata-mata untuk kebutuhan dalam kawasan, melainkan jadi ajang bisnis untuk mencetak uang haram berlipat ganda. Tak heran, hanya sekali berlabuh saja, kapal kargo pengangkut kontainer rokok bisa membawa puluhan ribu dus rokok tanpa cukai ke wilayah FTZ, dari pulau jawa.

Memang fantastis sekali untuk mengisi brankas siluman yang nilainnya mencapai miliaran rupiah, yang sekaligus menyumbang kerugian negara dari penerimaan pita cukai rokok. Karena kebutuhan rokok untuk kawasan tidaklah banyak, dan paling berkisaran 10-20 persen dari kuota yang direkom.

Hal itu bisa dilihat dari fakta lapangan, karena memang wilayah FTZ dari Dean Yelta-kepala BP Kawasan Tanjungpinang ini, hampir 70 persen kosong melompong tak berpenghuni. Lalu untuk siapa jatah rokok tanpa cukai sebanyak itu?

Nah, itu dia, permainan rokok FTZ, over kouta ini jadi bisnis menggiurkan bagi para mafia rokok yang bekerjasama dengan oknum aparat terkait, dan ditengarai tak lepas dari kedip mata para oknum pejabat Bea & Cukai dan BP Kawasan Tanjungpinang.

Beberapa merk rokok FTZ tanpa pita cukai
Beberapa merk rokok FTZ tanpa pita cukai

Rokok FTZ ini, saat tiba di kawasan, dimasukkan ke gudang, namun tak berselang lama diseberangkan ke luar kawasan, lalu disebar ke agen-agen yang sudah ditentukan, untuk selanjutnya diedarkan ke sejumlah pengecer di Tanjungpinang.

Puluhan merek rokok non cukaiĀ  yang dijual bebas di kios-kios pengecer yang tersebar diwilayah Tanjungpinang. Diantaranya, rokok bermerek UN, H-MILD, LUFFMAN, SUPER-MILD, REXO, GUDANG BARU, REVOLUSION dan berbagai merek lainnya.

Dari pengakuan pedagang eceran, harga rokok non cukai dari agen berkisar antara Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per bungkus. “Kami jual eceran antara Rp 8.000-Rp 9.000 per bungkusnya,” ungkap sejumlah pengecer rokok di Tanjungpinang, yang menjual rokok tanpa cukai di luar kawasan FTZ.

Mereka mengaku, per harinya bisa menjual 5 slop rokok untuk satu merek rokok. “Yang saya jual ada 7 merek rokok FTZ. Rokoknya laris manis karena harganya sangat terjangkau,” kata para pemilik kios rokok tersebut.

Coba hitung kalau yang jual rokok tanpa cukai hingga ratusan kios, berapa bungkus perharinya yang terjual dan kalikan saja dengan harga jualnya. Mungkin kalkulator bisa pusing untuk menghitungkan untung selama 2-3 tahun ini.

Jadi tak perlu heran, bisnis rokok non cukai ini cukup menggiurkan dan benar-benar mesin uang di zaman now. Jika tidak cepat ditindak khawatirnya bisa mengalahkan perusahaan pencetak uang negara, karena rokok non cukai ini juga sudah diedarkan ke luar daerah. Seperti Riau, Sumut, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Lalu, siapa beking dibalik mulusnya bisnis yang membajak uang negara dari penerimaan cukai rokok itu?. Benarkah sangat sulit mengurai jaringan mafianya?

Jawabannya, jika negara serius, dalam hal ini Kemenkeu dan Kepolisian bergandeng tangan untuk mengusut kasus ini, pasti terungkap siapa-siapa aktor yang berperan menjebol “lumbung duit” Sri Mulyani dari permainan kuota Rokok FTZ diwilayah Tanjungpinang, Provin Kepri itu. ***

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here