Suara Kecewa dari Relawan Sanur untuk Gubernur Nurdin Basirun

Tanjungpinang
Dari kiri:Devi Yanti Chaidar Rahmad (berdiri) dan Datuk Mussafa Abas.
Dari kiri:Devi Yanti Chaidar Rahmad (berdiri) dan Datuk Mussafa Abas.

Tanjungpinang-Lelaki paruh baya itu mengaku kecewa berat melihat perjalanan pemerintahan Sanur di Provinsi Kepri, sejak dipimpin Gubernur Nurdin Basirun.

Ia pun seakan tak ingin mengenang kenangan manis saat menjadi seorang relawan dalam pemenangan Sanur (Sani-Nurdin) di Pilkada Kepri 2015 lalu. Berkeliling kesana-sini, menghubungi dan megajak keluarga, tetangga, sahabat serta kerabat.

Bahkan terkadang harus meninggalkan pekerjaan, berteriak-teriak tanpa imbalan hanya untuk kemenangan Sanur. Perjuangan itu memang membuahkan hasil, Sanur menjadi pemimpin Provinsi Kepri, untuk periode 2016-2021.

Namun kegembiraan tokoh masyarakat bernama lengkap Datuk Mussafa Abas ini ternyata hanya sebatas mengantarkan kemenangan saja. Impiannya untuk Provinsi Kepri yang lebih maju, perekonomian membaik dan masyarakatnya sejahtera, jauh panggang dari api.

Dua tahun lebih pemerintahan Sanur di Provinsi Kepri, Datuk Abas, panggilan akrabnya, justru memetik buah kecewa, yang dirasakan semenjak Nurdin Basirun menjadi Gubernur Kepri, menggantikan posisi Alm. Ayah Sani, yang wafat dalam tugas.

Datuk menilai kepemimpinan Nurdin Basirun di Provinsi Kepri sudah jauh melenceng dari Visi-Misi Sanur yang dicetuskan bersama Alm. Ayah Sani di Pilkada Kepri 2015. Dalam membangun Kepri, Gubernur Nurdin terkesan diskriminatif diantara daerah kabupaten/kota yang ada Provinsi Kepri.

“Saya melihat kepemimpinan Nurdin Basirun di Provinsi Kepri hanya berdasarkan selera pribadinya sendiri yang tidak mengakomodir aspirasi dan keinginan masyarakat di 7 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Kepri,” kata Datuk Abas kepada Suluh Kepri, usai rapat koordinasi persiapan Coffee Morning, Minggu (4/4).

Kampanye Sanur bersama relawan di Pilkada Kepri 2015
Kampanye Sanur bersama relawan di Pilkada Kepri 2015

Kesenjangan cukup kontras dalam proporsi pembangunan dan anggaran terhadap daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang mencerminkan adanya anak tiri, anak angkat, anak kandung bahkan anak emas.

Hal itu juga terjadi dalam perekrutan ASN atau pejabat yang menduduki jabatan di Pemerintah Provinsi Kepri, dari atas hingga bawah, yang hanya didominasi oleh kabupaten tertentu, yang itu-itu saja, tanpa mendengarkan suara masyarakat dari kabupaten/kota lain.

Ia tidak memungkiri beberapa program sudah menunjukkan hasil yang baik, namun dengan kesenjangan yang ada telah menimbulkan pengkotak-kotakan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

“Yang kita rasakan saat ini adanya pengkotak-kotakan ditengah masyarakat Kepri. Kita menginginkan Pak Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri, benar-benar menjadikan seluruh kabupaten/kota merupakan tanggungjawabnya langsung, bukan mengkotak-kotakkanya,” kritik Datuk Abas.

Ditempat yang sama, Devi Yanti dari relawan perempuan Sanur juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Nurdin Basirun. Ia menilai sistim tata kelola serta produk-produk kebijakan pemerintahan Nurdin di Kepri, sudah berbeda haluan dari visi-misi Sanur.

Menurutnya, Gubernur Nurdin perlu mengoreksi kinerja para Kepala OPD Provinsi Kepri yang tidak lagi sejalan dengan visi kerakyatan serta kemaritimin yang didengung-dengungkan saat Pilkada 2015, bersama Alm. Ayah Sani.

Tak terkecuali Chaidar Rahmad yang saat itu menjabat Sekretaris Rumah Relawan Sanur di Kota Tanjungpinang, merasakan kecewa selama 2 tahun lebih kepemimpinan Nurdin Basirun.

Sebagai bagian dari pergerakan relawan pemenangan Sanur, Chaidar sangat mendukung adanya diskusi publik untuk mengukur sejauh mana Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah menjalankan kesepakatan dengan masyarakat Kepri, yang ditorehkan dalam Visi-Misi Sanur.

“Nanti kita lihat bagaimana tanggapan tokoh-tokoh masyarakat dalam diskusi publik terkait evaluasi kinerja Gubernur Kepri selama dijabat Pak Nurdin Basirun, karena diskusi ini juga melibatkan sejumlah komponen masyarakat Kepri, termasuk politisi, kalangan profesional dan akademisi,” ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah tokoh masyarakat, politisi, OKP, Ormas, LSM dan organisasi mahasiswa, juga melibatkan kalangan akademisi dan profesional, akan menggelar Coffee Morning, pada 11 Maret 2018. Diperkirakan pesertanya ebih seratus orang dari berbagai daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Mereka datang hanya untuk berdiskusi bersama dalam mengevaluasi kinerja Gubernur Nurdin Basirun selama memimpin Provinsi Kepri, menggantikan posisi Alm. Ayah Sani, mantan Gubernur Kepri periode 2016-2021, yang wafat dalam tugas negara. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here