Ini Perjalanan Kekosongan Kursi Wagub Kepri Hingga Dilantiknya Isdianto

886
Tanjungpinang
Nurdin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri (ft humpro kepri
Saat pelantikan Sani dan Nurdin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepr oleh Presiden Jokowi (ft humpro kepri

Tanjungpinang – Duet HM. Sani-Nurdin Basirun (Sanur) mengukir sejarah baru di Provinsi Kepri setelah dinyatakan pemenang dalam Pilkada Kepri 2015.

Presiden Jokowi melantik Sani dan Nurdin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, masa jabatan 2016-2021, di Istana Negara, pada 12 Februari 2016.

Kurang lebih 2 bulan bertugas, Sani yang karib disapa Ayah Sani itu, meninggal dunia karena sakit, pada 8 April 2016. Wakil Gubernur Nurdin Basirun, kemudian menduduki kursi Gubernur Kepri.

Namun sebelum menjabat Gubernur Kepri, awalnya Nurdin Basirun ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, berdasarkan Radiogram Mendagri dengan nomor 121.21/1426/SJ, tertanggal 18 April 2016.

Sani dan Nurdin usai dilantik (ft humprov Kepri)
Sani dan Nurdin usai dilantik (ft humprov Kepri)

Nah, sejak pelantikan Nurdin sebagai Gubernur Kepri oleh Presiden Jokowi, pada 25 Mei 2016, di Istana Negara, maka terjadi kekosongan Jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri.

UU No.10/2016 menjadi dasar hukum pengisian jabatan Wakil Gubernur yang lowong. Sebagaiman diamanatkan pasal 176 ayat (2), yang berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Namun dalam perjalanan proses pengisian jabatan Wagub Kepri, justru memicu polemik berkepanjangan. Muncul ragam tafsir soal aturan itu karena belum terbitnya PP dari UU tersebut sebagai petunjuk teknisnya.

Kisruh semakin runcing ketika partai-partai politik (Parpol) pengusung Sanur (Demokrat, PPP, Gerindra, PKB dan Nasdem) ogah duduk semeja. Meski situasi memanas, proses terus berjalan hingga masuk ke meja Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri oleh Presiden Jokowi
Pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri oleh Presiden Jokowi

DPRD lantas bersikap, dan langsung membentuk Pansus Pengisian Jabatan Wagub Kepri yang lowong, yang diketuai Surya Makmur Nasution (F-Demokrta) yang dilanjutkan pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri, dipimpin Hotman Hutapea (F-Demokrat).

Panlih langsung tancap gas, dengan memverifikasi persyaratan dua bakal calon, yakni Isdianto dan Agus Wibowo, yang disusulkan Parpol pengusung melalui Gubernur Kepri.

Isdianto adalah adek kandung Alm. HM Sani, yang saat itu menjabat kepala di salah satu OPD Provinsi Kepri, sedangkan Agus Wibowo adalah Ketua Demokrat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Dalam verifikasi itu, Panlih menyatakan Isdianto memenuhi syarat sebagai calon Wagub, sementara Agus sendiri justru memilih mundur dari pencalonan

Situasi yang sempat mendingin kembali memanas, karena Parpol pengusung tak kunjung sepakat mengusulkan nama pengganti Agus.

Tidak ingin polemik berkepanjangan, DPRD Kepri akhirnya menetapkan Isdianto sebagai Cawagub Kepri dalam rapat paripurna DPRD Kepri, pada 22 November 2017.

Isdianto saat dilantik sebagai Wagub Kepri oleh Presiden Jokowi (ft detikcom)
Isdianto saat dilantik sebagai Wagub Kepri oleh Presiden Jokowi (ft detikcom)

Usulan pengganti Agus tak juga dikirim ke DPRD, yang terjadi malah ‘perang’ argumen di media massa hingga saling lempar bola panas, antara Parpol pengusung, Gubernur Kepri dan DPRD Kepri.

Lagi-lagi DPRD Kepri menghidupkan mesin politik berkecepatan tinggi, dengan menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri, sisa masa jabatan 2016-2021, dalam rapat papripurna, 7 Desember 2017. Isdianto ditetapkan secara aklamasi karena melawan kotak kosong.

Riuh pro kontra seketika meletup, banyak kalangan bersuara mengeluarkan pendapat sesuai keahlian yang dimilikinya, dari kalangan Parpol, pengamat politik hingga ahli hukum.

Inti masalahnya, kembali soal penafsiran pasal 176 ayat (2) UU No. 10/2016. Bahkan beberapa kalangan sempat melayangkan gugatan ke MA dan PTUN atas penetapan calon tunggal Wagub Kepri.

Akhirnya keputusan politik itu sampai ke meja Mendagri, yang kemudian berproses dan akhirnya terbit Kepres RI Nomor 44 P 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021.

Yang pada hari ini Selasa, 27 Maret 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri, di Istana Negara, Jakarta. Yang sekaligus menyudahi polemik panjang pengisian jabatan Wagub Kepri, yang sangat melelahkan, menguras energi dan pikiran selama kurang lebih 2 tahun.

Semua berharap kehadiran Wagub Kepri Isdianto dapat memberikan energi baru untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Kepri, sebagaimana cita-cita bersama-sama. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here