Apri Dukung Pemerintah dalam Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah

Tanjungpinang
Bupati Bintan Apri Sujadi di Istana Negara, dalam menghadiri rapat kerja pemerintah
Bupati Bintan Apri Sujadi di Istana Negara, dalam menghadiri rapat kerja pemerintah

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menggelar Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta, RabuPagi, (28/3).

Rapat kerja pemerintah dan DPRD itu terkait percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, sekaligus sosialisasi aturan mengenai kemudahan berusaha.

Bupati Bintan Apri Sujadi menegaskan, Pemkab Bintan mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Apalagi, kata Apri, yang turut hadir dalam rapat kerja itu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan aturan untuk kemudahan berusaha melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang bertanggungjawab langsung ke Presiden, serta Satgas di level nasional, dengan kementerian dan lembaga, hingga di tingkat daerah.

“Saat ini sistem pelayanan investasi memang dituntut untuk serba singkat dan cepat, bahkan bila perlu secara online,” ujarnya usai menghadiri rapat kerja pemerintah.

Bupati menjelaskan Pemkab Bintan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) terus berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan dan pengurusan izin usaha. Diantaranya, fasilitas penerapan perijinan berbasis online ( E-List ) dan Mobil Keliling.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan berusaha sangat diperlukan guna mendukung sektor investasi yang sekaligus menumbuhkan sektor ekonomi di daerah.

Kepala Dinas DPMPTSPTK Bintan Hasfarizal Handra mengatakan, saat ini beberapa kemudahan pelayanan perijinan usaha telah tersedia di Bintan.

Bisa melalui aplikasi E-List atau dengan mengklik http://dpmptsptk.bintankab.go.id ataupun dengan http://dpmptsptk.bintankab.go.id/adm-login.html.

“Aplikasi pelayanan perizinan akan langsung terkoneksi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bintan,” ujarnya, yang ikut mendampingi Bupati Bintan dalam rapat kerja pemerintah.

Hasfarizal menjelaskan, pihaknya
mencatat Rp 14 triliun lebih nilai investas di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, yang berasal dari 27 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan investasi sekitar $ 921 juta Dollar Amerika atau setara Rp 12,3 triliun lebih.

Selebihnya dari 8 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi mencapai Rp 1,7 triliun lebih.

Namun, ujarnya, untuk ditahun 2018 ini, yakni per 05 Maret 2018, Dinas DPMPTSPTK Bintan mencatat sudah 36 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mengajukan Izin Prinsip dengan nilai investasi mencapai 147 juta US Dollar atau sekitar Rp 2 triliun lebih. (tr/mcb)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here