Kepri Masih ‘Seksi’ untuk Investasi, Hanya Perlu Dukungan Regulasi

Tanjungpinang

Batam – Kepulauan Riau masih menjadi primadona bagi investor untuk menanamkan modal. Kuncinya, adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat seperti regulasi dan pembenahan infrastruktur.

Demikian disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia Jumat (13/4) di Hotel Radisson Batam, dengan tema “Pengembangan Industri Berorientasi Ekspore Melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri.”

Hadir Menteri Koordinator  Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Dubes Indonesia untuk Singapura.

Hal tersebut juga sering diutarakan Nurdin dihadapan para investor asing. Namun begitu, sambung Nurdin, para pemangku kepentingan di Kepri selalu berupaya menggairahkan kembali investasi seperti di Kota Batam. Termasuk mendorong investasi yang berorientasi eksport.

Bahkan Nurdin menyakini bahwa poros maritim dunia ada di wilayah Kepri. Karena alur perdagangan dunia cukup pesat di kawasan ini.

“Kepri inilah sebenarnya poros maritim dunia ini karena berada di depan apalagi punya banyak pulau yang belum dikelola. Punya banyak potensi. Tapi tidak akan ada artinya jika tidak ada komitmen bersama untuk memajukannya,” tegasnya.

Itu sebabnya, Nurdin selalu minta ketegasan pemerintah pusat untuk memberikan dan mengimplementasikan berbagai regulasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri, terutama Batam, Bintan, Karimun dan Lingga.

Ia menjelaskan, sebelum ini Kepri mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi 6 persen pertahun yang mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi pada tahun 2017 turun 2 persen.

Sebagai Gubernur, ujarnya, dirinya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Itu sebagai komitmen Kepri untuk berbenah. Bahkan, setiap berjumpa dengan presiden dan menteri, selalu meminta untuk pembenahan infrastruktur di Kepri.

Seperti kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera memodernisasikan pelabuhan Batu Ampar Batam dan Pelabuhan bongkar muat di Tanjungbalai Karimun, pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Sauh, dan pembenahana pelabuhan Sei Bintan Pura serta perluasan Bandara Hang Nadim.

Begitu juga dengan penyediaan instalasi air bersih dan ketersediaan transmisi listrik. Seluruhnya untuk peningkatan kapasitas sehingga semuanya menjadi semakin baik.

Mordenisasi pelabuhan juga didukung Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. “Untuk Pelabuhan Batu Ampar akan kita tingkatkan kapasitasnya dari 400 ribu tius menjadi 1,5 juta tius,” kata Lukita saat pertemuan dengan Rini.

Selain itu, Kepri juga sudah melaksanakan Mal Pelayanan Publik yang di dalamnya bisa mengurus 427 perizinan dan non perizinan dengan 30 instansi di dalamnya.

Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad menyebutkan sebanyak 40% anggaran pembangunan Pemko Batam plot untuk infrastruktur.

“Tujuan kami seoptimal mungkin untuk melakukan pembenahan agar Batam bisa meningkatkan daya saingnya kembali,” ungkap Amsakar.

Hanya saja hingga saat ini masih tergendala regulasi kepastian perpindahan dari FTZ ke KEK, kata Amsakar. (tr/humprov Kepri)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here