Skenario Calon Tunggal di Pilkada: Gagal di Sleman Kini Dihadapi Tanjungpinang

Tanjungpinang
Rahma dan Agung saat memberikan keterangan pers di kediamannya
Rahma dan Agung saat memberikan keterangan pers di kediamannya

Surat pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Tanjungpinang terbentur rekomendasi partai. Hal sama pernah terjadi di Pilkada Sleman. Bisakah Rahma dicoret dari calon kepala daerah?

Tanjungpinang – Calon Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma menegaskan dirinya sudah resmi mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD Tanjungpinang.

Rahma mengatakan, surat pengunduran dirinya diserahkan langsung ke pimpinan DPRD Tanjungpinang, pada 13 Februari 2018, sehari setelah KPUD menetapkan peserta Pilkada Tanjungpinang 2018,.

“Bukti-bukti penerimaan suratnya kan ada dari DPRD, dan sudah berproses. Jadi enggak benar pernyataan yang menyebutkan saya belum mundur dari DPRD. Itu pernyataan yang keliru dan fitnah,” tegas Rahma saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Senin (30/4) lau.

Rahma yang didampingi suaminya, Agung Wiradharma juga menunjukkan berkas-berkas pengunduran dirinya sebagai bukti keseriusannya maju di Pilkada Tanjungpinang 2018, untuk mendampingi Syahrul, calon Walikota Tanjungpinang. Agung yang berprofesi pengacara merupakan Tim Advokasi Syahrul – Rahma.

Sebenarnya Rahma sudah berkali-kali menyampaikan hal pengunduran dirinya, termasuk oleh Tim Pemenangannya, terkait berbagai isu negatif yang menyebut dirinya belum mundur dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang.

Penjelasan kali ini untuk mengklarifikasi pernyataan resmi dari Ketua BP Pemilu DPC PDIP Tanjungpinang M. Syahril. Seperti diketahui, Syahrial merilis pernyatan alasan partainya belum menerbitkan rekomendasi pengunduran diri Rahma sebagai anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan.

Pernyataan yang dimuat dalam 3 poin itu untuk menjelaskan kenapa PDI Perjuangan belum menerbitkan surat rekomendasi pengunduran diri Rahma, yang maju di Pilkada Tanjungpinang.

Tanda terima surat pengunduran diri Rahma dari anggota DPRD Tanjungpinang
Tanda terima surat pengunduran diri Rahma dari anggota DPRD Tanjungpinang

Syahrial menyebut Rahma belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Tanjungpinang kepada partai PDI Perjuangan. Alasannya, karena isi surat pengunduran diri dari partai tertanggal 7 Januari 2018, tidak memuat permohonan mundur dari anggota DPRD.

Kemudian Syahrial mempersoalkan penyampaian surat pengunduran diri Rahma dari partai di kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang, yang saat itu diterima oleh penjaga kantor sekretariat partai. Menurutnya, sesuai SOP internal partai harus diserahkan ke ketua dan sekretaris, atau minimal pengurus partai.

Yang aneh, Syahrial juga memperdebatkan surat pengunduran diri Rahma sebagai anggota DPRD yang tidak disertai surat pengantar/rekomendasi dari partai, yang menurutnya tidak sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang 69 ayat 1.

Sehingga kesannya, anggota DPRD hanya bisa dinyatakan mundur jika sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari partai asal, sekalipun ia sudah mengajukan pernyataan mundur. Ini yang menjadi pertanyaan publik: apakah pengunduran diri anggota DPRD diajukan lewat lembaga legislatif atau partai asal.

Lantas, bagaimana pula dengan anggota DPR/DPRD yang memenagkan gugatan atas pengajuan PAW dari partai yang menaunginya.

Agung menilai apa yang dikemukakan Syahrial terkesan mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Isi pernyataannya sangat politis dan kontras sebagai upaya penggiringan opini negatif terhadap Rahma.

Ia menegaskan kewajiban anggota DPRD yang maju di Pilkada adalah mundur dari jabatannya sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2017. “Kewajiban itu telah dipenuhi Rahma yang telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang kepada pimpinan DPRD,” ujarnya.

Kata Rahma, sejak pengajuan surat mundur, ia tak lagi menerima gaji dan fasilitas lainnya dari Sekretariat Dewan, karena memang sudah resmi mundur dan tak lagi menjabat anggota DPRD.

“Sesuai amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, anggota DPRD yang maju di Pilkada wajib mundur. Tak siapapun yang bisa menghindarinya, jika ingin menjadi calon Kepala Daerah. Saya sudah penuhi kewajiban itu dengan mengajukan pengunduran diri, soal proses pemberhentian saya sudah menjadi kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah,” paparnya.

Surat edaran KPU RI
Surat edaran KPU RI

Terkait penyampaian surat pengunduran diri dari anggota partai, menurut Rahma kedatangannya di sekretariat PDI Perjuangan, di Bintan Center, Tanjungpinang, sesuai arahan Ketua DPC PDIP Tanjungpinang Sukandar, yang disampaikan melalui telepon seluler.

“Kami lalu ke sana (kantor DPC PDIP Tanjungpinang), ketemu dengan petugas kantor sekretariat bernama Untung, kami serahkan dan kami jelaskan soal surat itu,” katanya.

Rahma menceritakan, saat itu hari Minggu 7 Januari 2018, sebelum ke kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang, ia bersama suaminya menelepon Sukandar untuk maksud menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya dari keanggotaan PDI Perjuangan.

Lanjut Rahma, Sukandar lalu menganjurkan agar surat pengunduran dirinya diserahkan saja ke sekretariat PDIP Perjuangan dengan alasan saat itu dirinya ada keperluan lain dan tidak berada di rumah.

“Kami ada bukti rekaman percakapan dengan Pak Sukandar via telepon,” Agung menambahkan, yang sempat memutar rekaman percakapan yang tersimpan di ponselnya itu.

Karena niat untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang, Rahma dan Agung sempat menyambangi rumah Sukandar, tiba di sana memang benar tidak berada di tempat.

“Bagaimana ia (Syahrial) bisa mengatakan saya belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Seharusnya ditanyakan dulu Pak Sukandar, karena penyerahan surat itu atas sepengetahuannya. Soal siapa yang disuruhnya terima surat di kantor, itu urusannya Pak Sukandar,” kata Rahma kesal.

Ia mengatakan, maju di Pilkada Tanjungpinang bukan karena keinginan sendiri, namun atas dukungan masyarakat. Sebagai anggota DPRD berkewajiban mengundurkan diri.

“Karena keharusan mundur merupakan salah satu syarat maju di Pilkada, dan kewajiban itu telah saya penuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPRD Tanjungpinang,” Rahma kembali menegaskan.

Pengunduran diri Rahma dari DPRD Tanjungpinang memang menjadi polemik dan ramai dibicarakan. Pasalnya, hingga saat ini Rahma belum menerima SK Gubernur Kepri tentang peresmian pemberhentiannya dari jabatan anggota DPRD, yang terbentur surat rekomendasi partai.

Surat pemberhentian tersebut untuk keperluan melengkapi persyaratan sebagai calon kepala daerah yang harus diserahkan ke KPUD, 30 hari sebelum hari pencoblosan, mengacu PKPU Nomor 6 Tahun 2017. Padahal Rahma sudah 2 bulan lebih mengajukan surat pengunduran diri, sementara waktu yang tersisa 22 hari lagi.

Posisi Rahma maju di Pilkada Tanjungpinang yang mendampingi Syahrul, memang sangat dilematis. Masalahnya, Rahma yang merupakan anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan, diusung partai lain yaitu koalisi partai Golkar-Gerindra dan PKS.

Artinya, ia harus berlawanan dengan calon yang diusung partai asalnya, karena PDI Perjuangan telah mengusung kadernya sebagai calon walikota yakni Lis Darmansyah yang menjabat Sekretaris PDI Perjuangan Provinsi Kepri. Ia berpasangan dengan Maya Suryanti, putri mantan Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan.

Apa yang sedang dihadapi Rahma sebelumnya pernah dialami Sri Muslimatun yang maju di Pilkada Sleman 2015. Persoalanya sangat mirip, Sri yang merupakan anggota DPRD Sleman dari Fraksi PDI Perjuangan, juga tak mendapat rekomendasi dari partai hingga hari pencoblosan.

Partai PDI Perjuangan enggan menerbitkan surat persetujuan pengunduran dirinya dari anggota DPRD karena ia yang maju sebagi calon Wakil Bupati untuk mendampingi Sri Purnomo, diusung partai PAN, NasDem, Golkar, PPP, PKB dan Demokrat.

Ia pun harus berhadapan dengan pasangan calon Yuni Satia Rahayu- Danang Wicaksono Sulistyo, yang diusung PDIP, partai asal Sri Muslimatun, yang ketika itu berkoalisi dengan Gerindra.

Meski surat pemberhentian Sri Muslimatun tidak terbit hingga hari pencoblosan, namun KPU setempat tetap mengikutsertakan pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun di Pilkada Sleman.

Surat Gubernur Kepri (ft: batamtime.co)
Surat Gubernur Kepri (ft: batamtimes.co)

Dasarnya, SE KPU RI bernomor: 706/KPU/X/2015 Tentang Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya. Dalam regulasi itu, KPU hanya meminta Paslon atau timnya untuk menyampaikan bukti-bukti keseriusan pengajuan pemberhentian dari anggota DPRD, seperti surat pengunduran diri dan pengajuan permohonan dari DPRD ke gubernur melalui bupati setempat.

Apa yang terjadi setelah pemungutan suara, Sri Purnomo dan Sri Muslimatun menang di Pilkada Sleman dan telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman, periode 2016 – 2021.

Sebenarnya pengunduran diri Rahma sudah berproses sejak diajukan, karena DPRD sudah berkirim surat ke Walikota Tanjungpinang, terkait permohonan pengunduran dirinya. Namun balik lagi ke DPRD karena berkasnya belum lengkap.

Kepada media, menurut Sekda Riono, akar masalahnya karena Rahma belum melampirkan surat rekomendasi dari partai asal yaitu PDIP Perjuangan sehingga tidak diteruskan ke Gubernur Kepri, untuk mendapat persetujuan pemberhentian dirinya.

Tim Pemenangan Syahrul – Rahma, lalu protes kalau itu menjadi alasannya. Akhirnya Pj. Walikota Tanjungpinang Raja Ariza meneruskan permohonan pemberhentian Rahma ke gubernur tanpa rekomendasi partai.

Informasi terakhir, Gubernur Kepri telah berkirim surat kepada
Walikota Tanjungpinang untuk menjawab surat permohonan peresmian pemberhentian Rahma.

Melalui surat bernomor: 120/0646/PEMTAS/SET, tertanggal 30 April 2018, pada intinya Gubernur Kepri belum bisa menerbitkan SK pemberhentian Raham dari jabatan anggota DPRD, karena tidak melampirkan surat rekomendasi persetujuan partai perihal pengunduran dirinya.

Dikutip dari batamtime.co, gubernur berpedoman pada pasal 193 dan pasal 194 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan itu, gubernur menjelaskan, bahwa anggota DPRD Kota/Kabupaten yang mengundurkan diri diusulkan oleh partai politik kepada pimpinan DPRD Kota/Kabupaten. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here