Kepri Raih Predikat WTP 8 Kali, Gubernur Nurdin: Penyemangat untuk Lebih Baik

Tanjungpinang

Tanjungpinang – Komitmen Pemprov Kepri dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel patut mendapat apresiasi. Sebab, untuk ke-8 kalinya Provinsi Kepri kembail meraih Laporan Keuangan TA 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kebethasilan itu disampaikan BPK-RI dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kepri, di ruang sidang utama kantor DPRD, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/5).

Dalam rapat yang dipimpin Jumaga Nadeak yang juga Ketua DPRD itu, dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta jajarannya.
Takmpak juga, Wakil Ketua I II dan II DPRD Rizki Faisal, Husnizar Hood dan Amir Hakim, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah.

Sedangkan dari BPK RI diwakili Auditor Utama V Keuangan Negara BPK Bambang Pamungkas dan anggota Ir. Ismayatun Anggota DPRD Kepri.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan hasil yang dicapai Pemprov Kepri menjadi pendorong atau penyemangat agar pengelolaan keuangan daerah dapat terus membaik kedepannya.

“Semoga hal ini bisa menjadi penyemangat kita dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Nurdin.

Tak lupa, Nurdin mengucapkan terimakasih atas kerja sama dari pihak DPRD serta pihak BPK RI atas terselesainya laporan keuangan tersebut.

“Atas semua saran, masukan dan tambahan yang diberikan oleh BPK akan kita pelajari dan menjadi bahan untuk menyempurnakan hasil laporan keuangan ini,” lanjut Nurdin.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan pemeriksaan keuangan dalam upaya mendukung keberhasilan Pemerintahan Negara agar dapat menjalankan keuangan dengan tertib, rapi, ekonimis dan efisien serta memperhatikan keadilan dan kepatutan.

“Pemeriksaan keuangan ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Jumaga.

Ia menyampaikan, DPRD akan mencermati dengan seksama hasil laporan BPK. Ini sebagai bentuk tugas pengawasan serta dalam upaya peningkatan pembanguna daerah.

“Mudah mudahan hasil yang didapat ini dapat membawa manfaat dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah,” katanya.

Mewakili Ketua BPK RI, Ismayatun mengapresiasi DPRD dan Gubernur beserta jajarannya atas kerjasama yang baik sehingga penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

“Pemeriksaan laporan tersebut merupakan bagian konstitusional dari BPK atas susunan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak pemerintah daerah,” ujarnya.

Makna opini yang diberikan pihak BPK, ujar Isma, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama terkait penganggaran. “BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LHP dari pihak BPK kepada Gubernur Kepri dan Ketua DPRD. (tr/humpro kepri)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here