Lembaga Pengawas Korupsi Ingatkan Humas DPRD Kepri Jangan Bermain Uang Rakyat

Tanjungpinang
Azhar selaku Satgas Intel & Investigasi untuk Dewan Retorial Kepri dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi
Azhar selaku Satgas Intel & Investigasi untuk Dewan Retorial Kepri dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi

Tanjungpinang – LSM Komunitas Pengawas Korupsi turut prihatin terkait pengelolaan anggaran dana publikasi untuk media di Humas Setwan DPRD Kepri, yang terkesan diskriminatif.

Azhar selaku Satgas Intel & Investigasi untuk Dewan Retorial Kepri, sangat menyayangkan pengkotak-kotakan terhadap media sebagai imbas dari kebijakan pejabat PPTK Publikasi, sebagaiman diberitakan media ini.

“Tak boleh ada diskrimanasi apalagi menyangkut penggunaan angaran (APBD & APBN), karena semua duit yang dikelola itu adalah uang negara yang bersumber dari rakyat,” ujarnya kepada suluhkepri.com, Minggu (26/8), lewat komunikasi WA.

“Jangan berpikiran aneh-aneh karena dia selaku pejabat pengelola anggaran lantas sesuka hati dalam penggunaannya. Semua ada aturannya, dan harus bersikap adil bukan mencerminkan diskriminasi,’ ia menambahkan.

Selanjutnya, mantan Sekretaris LSM Getuk yang sukses membongkar kasus korupsi di Umrah dan Kemenag Kepri ini mengigatkan agar pejabat pengelola anggaran yang dalam hal ini PPTK Publikasi, bekerja profesional dan transparan soal anggaran dana publikasi. Harus jelas, berapa total anggaran dan berapa jumlah media yang mengajukan kerjasama.

Dengan begitu, kata Azhar, bisa dihitung berapa nilai bajet dana publikasi untuk setiap media yang selanjutnya dilakukan penandatangan kontrak atau MoU kerjasama publikasi. “Sehingga tidak ada lagi kesan bagi media yang di-anak-tirikan oleh pihak humas seperti yang mencuat saat ini,” ucapnya.

Terkait besaran bajet dana publikasi, pihak humas juga harus terbuka terhadap media, berapa nilai dana publikasi untuk setiap media. “Jangan ditutup-tutupi, harus transparan. Kalaupun ada perbedaan pada nilai bajet kerjasama, ya harus bisa dijelaskan apa yang mendasari sehingga angkanya berbeda, ini agar tidak ada kesan diskriminasi,” ujarnya.

Akan tetapi, soal dugaan adanya skenario tunda bayar dana publikasi untuk media dengan nilai milyaran rupiah tiap tahunnya, yang kemudian dibebankan pada tahun anggaran baru, menurut pegiat anti korupsi ini sesuatu yang patut dicurigai, karena bisa saja sebagai cara untuk membajak anggaran demi keuntungan oknum-oknum tertentu di Humas DPRD Kepri.

“Kalau benar tunda bayar tersebut sebagai hasil skenario dari pejabat pengelolan anggaran yang digulirkan tiap tahunnya, tentu menjadi tantangan dan kami dari lembaga pengawas anggaran merasa terpanggil untuk mengungkapnya,” kata Azhar.

Melalui lembaganya itu, Azhar berjanji akan menelusuri dugaan permainan anggaran dana publikasi untuk media di Humas DPRD Kepri.

“Jika benar ada tunda bayar hingga milyaran rupiah apalagi berjalan setiap tahun anggaran, patut diduga sebagai trik membobol uang rakyat untuk keuntungan pribadi. Ini sudah masuk ranah tindak pidana korupsi, ya harus dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan,” katanya.(tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here