Bintan Raih Opini WTP 7 Tahun Berturut-turut

Tanjungpinang

Bintan – Komitmen Bupati Bintan Apri Sujadi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali tercapai. Kabupaten Bintan kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Ini penghargaan yang ke tujuh kalinya yang diterima Kabupaten Bintan secara berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan bergengsi tingkat nasional ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Bintan Apri Sujadi, yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Bintan Moch Setioso di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, alhamdulillah kita diberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Bupati Apri saat dihubungi, Kamis (20/9).

Penghargaan tersebut menjadi catatan prestasi tersendiri bagi Apri sejak menjabat Bupati Bintan, yang tidak pernah absen menerima penghargaan WTP di tingkat nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Bintan Moch Setioso mengatakan Kabupaten Bintan menerima penghargaan WTP sejak tahun 2011.

“Prestasi ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab Bintan, dan tentunya kita sangat bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut,” ujarnya.

Raihan penghargaan ini, kata Setioso, juga tidak terlepas dari penggunaan metode keuangan yang diterapkan Pemkab Bintan melalui laporan keuangan yang berbasis akrual.

Ia menjelaskan, setiap tahunnya ada tujuh laporan yang harus disiapkan, diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Ada 7 laporan penilaian yang harus kita siapkan guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” ucapnya. (tr/mcb)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here