Terbentur Aturan, Pemkab Bintan Cari Solusi untuk Biaya Asrama Mahasiswa

157
Tanjungpinang

Bintan – Pemkab Bintan tengah mencari solusi lain untuk pembiayaan sewa asrama/pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Bintan yang menuntut ilmu di berbagai daerah di tanah air.

Terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 telah mengamputasi kewenangan Pemda terkait penganggaran dana bansos dan hibah, seperti untuk pembiayaan sewa asrama mahasiswa di luar daerah.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso, Kamis (4/10) pagi, terkait adanya keluhan pemondokan mahasiswa Bintan di Yogyakarta. Namun begitu, kata Setioso, Pemkab Bintan tengah mencari solusi lain untuk bantuan sewa asrama mahasiswa.

“Kita sudah konsultasi dengan BPK dan Inspektorat bahwa dana hibah sewa asrama/pemodokan mahasiswa diluar daerah, Pemda (Pemkab Bintan) sudah tidak punya kewenangan lagi. Sekarang (Permendagri Nomor 32 Tahun 201) kewenangan ada di Pemprov Kepri. Namun kita komitmen membantu mahasiswa dengan mencari formulasi yang tepat agar pengeluaran keuangan daerah tidak melanggar aturan yang ada,” Setioso menjelaskan.

Ia menambahkan saat ini Pemkab dan DPRD Bintan tengah membahas soal bantuan untuk asrama mahasiswa Bintan di luar daerah. Hal itu dilakukan agar dalam penganggarannya tidak menyalahi aturan.

Bupati Bintan Apri Sujadi juga membenarkan keterbatasan kewenangan Pemda soal Bansos hingga membuat Pemkab Bintan acapkali mendapatkan sasaran keluhan masyarakat. Meski begitu, Apri mengaku telah menginstruksikan OPD Kabupaten Bintan untuk membuat program inovasi agar persoalan ini bisa terselesaikan.

“Kita sudah sering mendapatkan keluhan masyarakat, namun sangat kita pahami karena aturan-aturan yang menghalangi Pemda Kab Bintan dengan keterbatasan kewenangan,” ujarnya.

Menurutnya sesuai aturan bahwa kewenangan untuk Bansos dan Hibah berada ditangan Pemerintah Provinsi Kepri, dan hal inilah yang selama ini kurang difahami masyarakat.

Terhadap permasalahan ini, Apri mengatakan Pemkab Bintan tidak menutup mata dan tidak juga menunggu kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Saya sudah instruksikan agar sebaiknya OPD Kabupaten Bintan mampu mensiasati dan membuat program inovasi, baik untuk bantuan anak SMA maupun mahasiswa juga bantuan lainnya yang tidak bisa tertampung di APBD, karena mereka masyarakat kita juga,” tutupnya. (tr/mcb)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here