Kemenkumham Nyatakan Kepri Berhak Pungut Restribusi Pemanfaatan Ruang Laut

Tanjungpinang

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyatakan Pemprov Kepri berwenang menarik pungutan restribusi pemanfaatan ruang laut di wikayah perairannya.

Keputusan itu disampaikan dalam sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kemenkumham.

“Hasil ini menunjukkan upaya maksimal kita berhasil. Semua ini tak lepas dari koordinasi kita yang baik,” kata Widiastadi Nugroho, Rabu (31/10). Ketua Komisi III DPRD Kepri itu turut hadir dalam sidang tersebut.

Pria yang akrab disapa Iik ini mengaku gembira karena perjuangan Pemprov dan DPRD Kepri dalam upaya mendongkrak PAD Kepri dari sektor Labuh Jangkar akhirnya membuahkan hasil sesuai harapan.

Menurut Iik, keberhasilan tersebut yang diperoleh saat ini adalah merupakan hasil dari koordinasi yang baik. Untuk itu, politisi PDIP ini meminta dalam penerapannya nanti agar terus memelihara koordinasi yang sudah terjalin baik. Ini untuk hasil yang lebih maksimal.

“Ini awal yang baik. Kedepan, harus kita tingkatkan untuk tujuan yang baik juga. Komisi III akan mendukung penuh hal ini,” ujarnya.

Tak terkecuali, Kepala Dinas Perhubungan Jamhur juga mengungkapkan kegembiraanya, karena usaha yang dilakukan selama ini dapat diwujudkan.
“Alhamdullilah, kita berhasil merebut kewenangan kita dilaut,” kata Jamhur sumringah.

Sebelumnya Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan sebagai pemohon dinyatakan berwenang memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sebelumnya yang melakukan pemungutan restribusi adalah Kementerian Perhubungan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Namun dengan keputusan tersebut, kedepan Pemprov Kepri berhak memungut retribusi jasa kepelabuhanan sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 135 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (tr/hms dprd kepri)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here