Syahrul Akan Lakukan Mutasi Meski Belum 6 Bulan, Lho Kok Bisa?

Tanjungpinang
Walikota Tanjungpinang Syahrul
Walikota Tanjungpinang Syahrul

Tanjungpinang – Walikota Tanjungpinang Syahrul mengatakan akan melakukan mutasi dilingkungan Pemerintahan Kota Tanjungpinang. Rencanannya dalam waktu dekat dan saat ini telah berproses. Kok bisa, apa nanti tak melanggar aturan?

Menurut Syahrul, meski aturan (UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada, pasal 162 ayat 3), melarang Kepala Daerah untuk melakukan mutasi sebelum enam bulan menjabat terhitung sejak pelantikannya, namun mutasi tetap bisa dilakukan asalkan memenuhi syarat.

“Ya boleh, dengan syarat jika ada jabatan yang lowong dan mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tujuannya, untuk mengisi jabatan yang lowong,” tutur Syahrul saat menerima suluhkeprid.com, dikediamannya, Sabtu (24/11).

Jika mengacu ketentuan itu, mutasi baru bisa dilakukan pada Maret 2019, karena Syahrul – Rahma dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, pada 21 September 2018.

“Ya, saya dan Bu Rahma baru menjabat, baru berjalan 2 bulan ini, makanya untuk pengisian jabatan yang kosong harus seizin KASN,” tuturnya.

Pelamtikan Syahrul - Rahma sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang
Pelantikan Syahrul – Rahma sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang

Syahrul mengaku telah menerima laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), juga dari sejumlah kepala OPD terkait banyaknya janbatan yang kosong dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Jabatan yang lowong itu, ya, harus segera kita isi kan. Ini agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Untuk pengisiannya, juga telah dilakukan pendataan jabatan-jabatan mana saja yang kosong, termasuk penggodokan pegawai yang dinilai layak menduduki jabatan tersebut.

“Ya, sedang berproses, (calon pejabatnya) lagi digodok.,” ungkapnya. Ditanya jabatan apa saja yang lowong saat ini, jawab Syahrul,” Kalau ingin lebih jelas lagi, nanti bisa ditanya ke BKD lah.”

Ia menambahkan, jika nanti semua sudah rampung dan mendapat persetujuan dari KASN, maka selanjutnya akan dilakukan pelantikan pejabatnya. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here