Terkait Politik Uang di Tanjungpinang: Ulama Soroti Bawaslu, FDJA ke Penyidik

349
Tanjungpinang
ilustrasi politik uang

Tanjungpinang – Penanganan kasus politik uang di Tanjungpinang mulai menuai kritik dari berbagai pihak. Kalangan ulama menilai Bawaslu tidak fair dan mengada-ngada, FDJK menuding ada “86” dalam penghentikan kasus politik uang  terhadap 2 Caleg Garuda.

Protes muncul ketika melihat perkembangan penanganan kasus politik uang, dari penyelidikan di Bawaslu bersama Gakkumdu hingga diteruskan ke penyidikan di Polres Tanjungpinang. Lantas, apa hal yang dipersoalkan.

Ditemui di Kantor Bawaslu Tanjungpinang, di Bintan Center, Batu 9, Tanjungpinang, Senin (3/6/2019) sore, Ketua Forum Mubaligh Kota Tanjungpinang Indra, menilai Bawaslu tidak propesional dalam penanganan kasus politik uang, bahkan pada sebuah kasus yang ditangani kontras mengada-ngada dan terkesan dipaksakan. Karena pasal pelanggaran Pemilu yang disangkakan berubah-rubah.

Indra kemudian mencontohkan kasus politik uang terhadap Caleg Gerindra M. Apryandy alias MA. Semula, sebut Indra, Bawaslu bersama Gakkumdu menerapkan ketentuan pidana Pemilu dalam pasal 523 ayat 2 jo pasal 278, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Belakangan, lanjut Indra, pihaknya mengetahui ada perubahan pasal terhadap berkas MA. “Dari pasal 523 ayat 2 jo pasal 278 kemudian berubah ke pasal 523 ayat 1 jo pasal 280 (uu Pemilu). Ini ada apa, itu yang ingin kita pertanyakan seperti apa jawaban Bawaslu atas perubahan pasal tersebut,” katanya.

para ulama di depan kantor bawaslu tanjungpinang

Itu sebabnya, tambah Indra, dia dan beberapa perwakilan ulama dari Forum Komunikasi Muballigh Kota Tanjungpinang, mendatangi Kantor Bawaslu, sore itu. “Kami (para ulama) ingin bertemu Ketua Bawaslu untuk menanyakan perihal itu (perubahan pasal). Karena kami ingin mendengar langsung apa alasan Bawaslu untuk merubah pasal pidana politik uang teraebut,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Mubaligh Kota Tanjungpinang Riswandi. Dia melihat ada yang aneh dengan Bawaslu dalam penanganan kasus politik uang di Pemilu 2019, yang melibatkan 3 caleg partai, yaitu 1 caleg Gerindra (MA) dan 2 caleg Garuda (Brando Ahmad Purba dan Rantha Fauzi).

Karena menurut Riswandi, Bawaslu tidak berlaku adil dalam penanganan pidana Pemilu terkait kasus politik uang. Untuk kasus MA, misalnya, ia melihat Bawaslu bersama Gakkumdu begitu bersemangat untuk menggiring kasus MA hingga ke pengadilan.

Yang aneh, ungkap Riswandi, meski bukti-bukti awal tidak mendukung untuk dilanjutkan ke penyidikan, namun pihak Bawaslu terkesan memaksakan kasus tersebut bergulir ke pengadilan dengan berbagai cara hingga harus melakukan perubahan pasal pidana Pemilu.

“Kami dan siapa pun warga negara yang mencermati penangan kasus MA akan berpandangan sama: ada motif lain dibalik semua itu. Ini harus diungkap karena dalam penegakan hukum juga harus patuh hukum agar tidak merugikan pihak lain,” tegas Riswandi.

Sementara dalam penanganan kasus politik uang terhadap 2 caleg Garuda, sebut Riswandi, ketidakadilan kontras diperlihatkan Bawaslu. Pasalnya, setelah dilimpahkan ke penyidik Polres Tanjungpinang, belakangan dihentikan dengan alasan yang tidak masuk akal: tidak cukup alat bukti karena kesulitan menghadirkan para saksi yang disebut sebagai penghubung antara caleg Garuda dengan warga penerima uang.

Padahal, kata Riswansi, pihak penyidik sudah menetapkan para saksi yang dimaksud juga kedua caleg Garuda sebagai tersangka pelanggaran Pemilu tertakit politik uang.

Kasat Reskrim AKP Efendri Alie
Kasat Reskrim AKP Efendri Alie

Sayangnya kedatangan para ulama sore itu tidak sempat bertemu dengan pihak Bawaslu dikarenakan sudah memasuki hari libur dalam menyambut perayaan Idul Fitri 2019.

Sebelumnya, para ulama sudah menyambangi Kantor Bawaslu Tanjungpinang, untuk menanyakan terkait perubahan pasal terhadap berkas MA. Kedatangan mereka kali ini, kata Riswadsi, selain soal kasus MA juga ingin meminta penjelasan  terkait penghentian kasua politik uang 2 caleg Garuda.

“Kami ke sini, ingin mendengarkan dulu keterangan Bawaslu kerena proses awal (penyelidikan) hingga pelimpahan kasus ke penyidik ada pada Bawaslu bersama Gakkudu,” ucapnya.

“Yang kami ingin tanyakan, kenapa kasus 2 caleg Garuda itu dihentikan. Padahal berkas mereka sudah dinyatakan lengkap oleh Bawaslu dan Gakkumdu, makanya dilimpahkan ke penyidik Polres bahkan telah ditetapakn para tersangkanya. Namun belakangan terpaksa dihentikan karena tidak cukup alat bukti. Apa ini tidak aneh,” tanya Riswandi.

Ia menjesakan pihaknya akan kembali menyambangi Kantor Bawaslu, juga ke Polres Tanjungpinang karena berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut. Mereka rencanannya akan datang selepas perayaan Idul Fitri.

Riswadsi menyebut jika ditemukan ada indikasi permainan dalam penangan kasus politik uang, baik dalam perubahan pasal maupun penghentian kasus 2 caleg Garuda, pihaknya berjanji akan melaporkannya dengan menyurati pihak-pihak terkaiter, seperti Bawaslu Kepri dan Bawaslu RI, juga Kapolda dan Kapolri.

“Kalau ada pihak-pihak yang bermain, ya, harus ditindak dan diproses sesuai hukum.yang berlaku. Semua warga negara sama dihadapan hukum dan harus mendapat perlakuan adil,” jelasnya.

FDJA Tuding Ada Indikasi “86” dalam Penghentian Kasus Politik Uang

Yusri Sabri

Yusri Sabri bersuara lantang menanggapi penghentikan perkara politik uang terhadap 2 caleg Garuda. Juru Bicara Forum Demokrasi Jujur dan Adil, disingkat FDJA itu, seperti dilansir lintaskepri.com, bahkan mencurigai ada kongkalikong alias “86” (istilah pembenaman kasus dalam proses hukum).

“FDJA mencurigai adanya 86 antara pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polres Tanjungpinang dengan Bossnya caleg Partai Garuda tersebut,” sebut Yusri kepada lintaskepri.com, Senin (3/6/2019).

FDJA merupakan forum para caleg yang terzalimi oleh politik uang di Pemilu 2019. Forum ini dibentuk usai pencoblosan surat suara, dengan tujuan mengawal perkara poltik uang yang ditangani Bawaslu dan Gakkumbu. Yusri Sabri sebagai inisiator terbentuknya FDJA.

Namun siapa oknum yang diduga bermain untuk membenamkan kasus tersebut, Jusri tidak bersedia menjelaskannyq, termasuk bos caleg yang dimaksud.

Menurut Yusri, yang juga pimpinan salah satu LSM anti rasuah di Kepri, pihak FDJA tidak tinggal diam terkait penghentian kasus poltik uang tersebut. FDJA, katanya, akan menyurati Polda Kepri dan Mabes Polri.

“Polda Kepri dan Mabes Polri akan kita surati untuk menyelidiki kenapa kasus dugaan money politic dua caleg Garuda ini dihentikan oleh pihak Polres Tanjungpinang,” tegas Yusri.

Seperti diberitakan disejumlah media online, penyidik Polres Tanjungpinang terpaksa menghentikan perkara dugaan politik uang terhadap 2 caleg Garuda atas nama Brando Ahmad Purba dan Rantha Fauzi, yang sudah berstatus tersangka.

Dasar peghentian kasus tersebut, karena tidak cukup alat bukti untuk menjerat kedua caleg Garuda, karena penyidik kesulitan menghadirkan para saksi untuk diperiksa, hingga berakhirmya batas waktu penanganan perkara pelanggaran Pemilu.

Dikutip dari wartarakyat.co.id, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Effedri Alie mengatakan penyidik perkara pidana Pemilu tersebut kesulitan malakukan pemeriksaan terhadap tersangka Warsono dan Wahyu, yang merupakan penghubung anatara kedua caleg tersebut dengan masyarakat.

“Sudah kami panggil sebagai saksi baik di penyelidikan Bawaslu dan penyidikan di Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, tetapi Warsono dan Wahyu yang diduga sebagai penghubung antara masyarakat dengan Caleg Garuda ini tak kunjung datang,” kata Ali, Minggu (2/6/2019), yang dilansir wartarakyat.co.id.

Sebab, kedua tersangka tersebut diperlukan keterangannya untuk kedua caleg Garuda yang sudah berstatus tersangka tersebut.

“Karena untuk menjerat kedua caleg ini harus ada keterangan tersangka Wahyu dan Warsono. Tetapi untuk kedua orang ini sementara diajukan berkas secara In Absencia,” kata Effendri.

Polisi, jelas Efendri, sudah berupaya menulusuri keberadaan mereka. Informasi yang diperoleh, tersangka Wahyu sedang di laut karena pekerjaan sebagai pelaut. Tersangka Warsono tidak diketahui keberadaan saat ini.

Penyidik akhirnya mengajukan berkas dalam kondisi in absencia. JPU kemudian mengembalikan berkas karena kurang alat bukti.

“Mengingat karena waktunya sudah lewat tanggal 29 Mei 2019 kemaren sudah berakhir dan berkas kembali ke polisi dan secara SOP berkas caleg garuda Brando Ahmad Purba dan Rantha Fauzi di berhentikan,” katanya. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here