Bisakah Bobby Dijerat Pidana Rasis, Ini Penjelasan Pakar Hukum

1368
Tanjungpinang
Pery Rehendra Sucipta
Pery Rehendra Sucipta

Tanjungpinang – Pidato Bobby Jayanto dalam sebuah video viral di media sosial. Pidato dalam bahasa Tionghoa itu disebut mengandung ujaran rasis karena menyinggung kulit hitam. Ketua Nasdem Tanjungpinang itu akhirnya dilaporkan ke polisi oleh sejumlah organisasi masyarakat. Bisakah Bobby dijerat pidana?

Pakar hukum Pery Rehendra Sucipta menegaskan dalam penerapan UU terkait Diskriminasi Ras dan Etnis, penegak hukum dapat juga menjadikan indikator di dalam Rabat Plan of Action untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pelanggaran hukum.

Pery lalu mengungkapkan beberapa indikator dalam “Rabat Plab of Action” terkait konteks diskriminasi rasial dan etnis serta penyebaran dan hasutan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum, yang juga menjadi pedoman di kantor HAM PBB.

Antara lain, kata Pery;
A. Isi dan bentuk ujaran.
Apakah ujaran itu provokatif dan langsung, kemudian gaya dalam ujaran itu disampaikan, dan dalam bentuk apa ujaran itu dibangun dan disebarluaskan.

B. Iklim ekonomi, sosial dan politik

Dalam hali apakah termasuk lazim pada saat pidato itu dibuat dan disebarluaskan, termasuk keberadaan pola diskriminasi terhadap kelompok etnis dan lainnya, juga masyarakat adat.

Menurutnya, wacana dalam satu konteks tidak berbahaya atau netral dapat membawa pengaruh berbahaya di negara lain: dalam indikator tentang genosida, relevansi lokalitas dalam menilai makna dan efek potensial dari pidato kebencian rasis perlu dipertimbangkan.

C. Posisi atau status pembicara dalam masyarakat dan pendengar yang menjadi sasaran pidato.

Dalam konteks ini perlu diperhatikan peran politisi dan pembentuk opini publik lainnya dalam berkontribusi pada penciptaan iklim negatif terhadap kelompok-kelompok ras dan etnis. Perlu adopsi pendekatan positif yang diarahkan pada promosi pemahaman antar budaya dan harmoni.

“Dalam hal ini sanga penting kebebasan berbicara dalam masalah politik
dan juga bahwa pelaksanaannya disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus,” ujarnya, Kamis (13/6/2019).

D. Jangkauan ujaran, termasuk sifat pendengar dan sarana penyebaran

Dalam hal ini perlu mempertimbangkan apakah pidato disebarluaskan melalui media mainstream atau internet, dan frekuensi dan tingkat komunikasi, khususnya ketika pengulangan menunjukkan adanya kesengajaan strategi untuk menimbulkan permusuhan terhadap kelompok etnis dan ras.

E. Tujuan ujaran

Terhadap ujaran yang melindungi atau membela hak asasi manusia individu dan kelompok seharusnya tidak dikenakan sanksi pidana atau lainnya.

Seperti diketahui, Bobby Jayanto dilaporkan empat ormas, Zuriat Kerabat Kerajaan Riau Lingga, Cindai dan Gagak Hitam Tanjungpinang dan Bintan, ke Polres Tanjungpinang, Pada Selasa (11/6/2019), dalam kasua ujaran rasis. Dengan bukti laporan polis nomor : STTLP/82/VI/2019/Kepri/SPKT-RES TPI (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here