Divonis 5 Bulan dengan Masa Percobaan 10 Bulan, Apryandy Mikir-mikir Banding

Tanjungpinang
persidangan m.apryandy

Tanjungpinang – Majelis hakim PN Tanjungpinang menjatuhakn vonis 5 bulan penjara dengan masa percibaan 10 bulan terhadap M. Apryandy dalam perkara pidana pelanggaran Pemilu berupa politik uang. Atas putusan tersebut, Apryandy dan JPU menyatakan mikir-mikir untuk banding.

Persidangan perkara No: 182/Pid.sus/2019/PN.Tpg tersebut diketuai oleh majelis hakim Acep Sopian Sauri dengan hakim anggota Santonius Tambunan dan Eduart Marudut Sihaloho. Selama persidangan M. Apryandy didampingi penasehat hukum Hendie Devitra dan Sabri Hamsi. Namun pada sidang putusan, hanya dihadiri Sabri Hamri.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa M. Apryandy terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaksana pemilu kampanye dengan sengaja memberikan imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan 10 bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan denda Rp 24 juta subsider 1 bulan kurungan,” demikian amar putusan Majelis Hakim yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Acep Sopian Sauri, di PN Tanjungpinang, Senin (24/6/2019).

Hal-hal yang memberatkan, menurut Hakim, terdakwa telah mencederai proses demokrasi, dan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.  Sedangkanhal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan, tidak pernah dihukum dan terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang berusia 8 tahun yang membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari terdakwa.

Dalam fakta persidangan, meski uang yang didistribusikan terdakwa melalui tim pemenangannya untuk kegiatan kampanye, seperti pembiayaan kegiatan sosisalisasi, biaya makan, transportasi dan honor Korlap dan saksi bayangan pada saat perhitungan suara, namun Majelis Hakim berpendapat lain.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, saksi bayangan tidak dikenal dalam UU Pemilu, selain itu jumlah saksi bayangan melampaui batas kewajaran. Hakim menilai saksi bayangan direkrut tidak saja untuk memantau perolehan suara namun juga dibebankan untuk mencoblos terdakwa sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2019.

Kemudian Hakim menyatakan terdakwa sebagai pelaksana/peserta kampanye, karena berdasarkan keputusan KPU, Apryandy tercatat dalam DCT (Caleg) DPRD Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Gerindra.

Oleh karena itu, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu yang didakwakan jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (1) junto pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana.

Unsur-unsur tersebut adalah 1)setiap pelaksana peserta kampanye pemilu, 2)dengan sengaja memjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, 3)kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, dan 4)yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan perbuatannya.

Atas putusan tersebut, Apryandy menyatakan mikir-mikir untuk banding. “Yang mulia, setelah berdiskusi dengan penasehat hukum saya, kami masih mikir-mikir untuk mengajukan banding,” kata Apryandy menjawab Majelis Hakim. Hal sama juga disampaikan JPU Zaldi Akri dari Kejari Tanjungpinang. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here