APRIANDY AKHIRNYA MENEMUKAN KEADILAN

74
Tanjungpinang
M. Apriandy

Meraih sukses tak semudah membalikkan tangan. Terkadang harus melalui jalan berliku yang penuh rintangan, bahkan ada ketidakadilan yang dirasakan hingga membuat banyak orang akhirnya menyerah dan pasrah pada keadaan, yang diujungnya belum tentu seperti kenyataan saat itu.

Begitu agaknya yang dialami M. Apriandy saat meniti karir politik sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Tanjungpinang di Pemilu 2019. Politisi muda partai Gerindra ini dituduh melakukan politik uang, hingga bergulir ke meja Hakim. Tapi, Apriandy tak menyerah begitu saja. Dia memilih berjuang hingga dititik akhir dan akhirmya menemukan keadilan.

Bernama lengkap M. Apriyandi, S.IP, lahir 17 April 1987, di Tanjungpinang, sejatinya bukanlah berlatar politik. Tapi, di Pemilu 2019, dia terjun ke dunia politik dan memberanikan diri daftar ke KPU Tanjungpinang, melalui Partai Gerindra. Berkasnya pun rampung, dan namanya masuk daftar calon tetap (DCT) dari Dapil Tanjungpinang Timur yang dikelurakan KPU, yang bernomor urut 2 di partainya.

Pencalonannya spontan menjadi perhatian publik, karena terbilang berani maju meski masih seumur jagung  di panggung politik, dan Apriandy adalah ‘Putra Mahkota” Walikota Tanjungpinang Syahrul, yang memenangkan pertarungan perebutan kursi orang nomor 1 Tanjungpinang, di Pilwako 2018, bersama wakilnya Rahma.

Pria berwajah tampan ini, terbilang sukses berkampanye dengan melakukan sosialisasi disejumlah titik di Dapil-nya. Singkat kata, M. Apriandy, berdasarkan perhitungan suara oleh KPU, dinyatakan lolos ke Senggarang, tempat kedudukan kantor rumah wakil rakyat DPRD Tanjungpinang.

Akan tetapi, bukan tak banyak rintangan yang dihadapi. Selama masa berkampanye hingga di “last minute” hari H-pencoblosan- masalah datang silih berganti. Andy, panggilan karibnya, beberapa kali menerima fitnah di media sosial, melalui akun facebook.

Tuduhannya macam-macam, salah satunya, ia difitnah mengambil keuntungan dalam proyek pembangunan RSUD Tanjungpinang, dengan memanfaatkan jabatan sang Ayah. Awalnya dia tak ingin melapor ke polisi, tapi karena fitnah terhadap dirinya menjadi-jadi, akhirnya buat pengaduan ke polisi, sekalipun belum ada titik terang. Pernah juga beberapa spanduk kampanyenya yang dicoret-coret dan dicopot.

M. Apriandy bersama pengacaranya, Hendie Devitra dan Sabri Hamri

Yang terakhir dan paling menghebohkan, Apriandy dikabarkan terjaring OTT politik uang, untuk memuluskan langkahnya merebut kursi DPRD di kota kelahirannya itu. Kabar itu merebak pada 16 April 2019 malam, atau sehari sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Dugaan politik uang bermula dari temuan polisi yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Tanjungpinang.

Meski berdampak negatif, namun kabar tak sedap itu, tak mempan menyaingi perolehan suaranya. Buktinya, dari 12 calon legislatif yang diberangkatkan partainya, Apriandy yang memiliki buah hati semata wayang yang masih berusia 8 tahun itu, tercatat sebagai peraih suara terbanyak di Dapil Tanjugpinang Timur. Dari hasil penghitungan suara di KPU, ia dinyatakan lolos dan berhak menduduki 1 kursi dari 30 kursi wakil rakyat DPRD Tanjungpinang.

Tapi, kasus yang menyeretnya kedalam pusaran politik uang terus membayangi kemenangannya di Pemilu 2019.
Bahkan harapannya untuk menjadi anggota DPRD, periode 2019-2024, nyaris saja melayang.

Bawaslu Tanjungpinang menyatakan Apriandy diduga kuat melakukan politik uang di masa pelaksanaan kampanye. Temuan itu, lalu, dilaporkan ke Polres Tanjungpinang, setelah penyelidikan rampung bersama pihak Gakkumdu.

Penyidik kemudian menetapkan Apriandy menjadi tersangka pelanggaran pemilu, terkait poitik uang, dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana.

Proses bergulir hingga ke meja Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Tiga Hakim yang mengadili perkara itu, yaitu Acep Sopian Sauri selaku ketua, dan Santonius Tambunan dan Eduart Marudut Sihaloho sebagai Hakim anggota, sependapat dengan dakwaan Zaldi Akri, jaksa penuntut umum dari Kejari Tanjungpinang.

Dalam perkara tersebut, Zaldi Akri mendakwa M. Apriandy terbukti secara sah dan menyakin bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp 24 juta subsider 1 bulan penjara.

Majelis Hakim akhirnya memvonis M. Apryandy terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah yang melanggar pasal Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana, sebagaimanan dakwaan penuntut umum.

M.Apryandy di persidangan PN Tanjungpinang

“Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan 10 bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan denda Rp 24 juta subsider 1 bulan kurungan,” demikian amar putusan Majelis Hakim yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Acep Sopian Sauri, di PN Tanjungpinang, Senin (24/6/2019).

Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu yang didakwakan jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (1) junto pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah 1)setiap pelaksana peserta kampanye pemilu, 2)dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, 3)kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, dan 4)yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan perbuatannya.

Meski berbagai upaya dilakukan untuk menyangkal tuduhan jaksa penuntut umum, namun Majelis Hakim tetap menghukum bersalah Apriandy. Bahkan pada saat menyampaikan nota pembelaan dihadapan Majelis Hakim, Apriandy hingga meneteskan air mata, ketika mengungkapkan rasa ketidakadilan atas kasus yang menimpa dirinya itu.

Ketidakadilan yang dirasakan Apriandy, karena kabar yang merebak pada awal pengungkapan kasus itu, menyebutkan dirinya terjaring OTT politik uang. “Teman-teman saya banyak yang telepon, untuk memastikan kabar miring yang menyebutkan saya terjaring OTT politik,” ujarnya dihadapan Hakim menceritakan kejadian tersebut

“Saya baik-baik saja, dan kabar itu tidak benar adanya,” Apriandy menjawab rumor yang berkembang. Dia juga mendapat laporan dari orang-orang dekatnya, bahwa ada sms berantai yang menyatakan dirinya sedang ditahan polisi.

Atas kejadian itu, Apriandy mengaku sangat terpukul dan merasa menjadi korban atas kejahatan politik yang ingin menjatuhkan martabatnya juga sang ayah yang menjabat Walikota Tanjungpinang. “Tujuannya agar masyarakat tidak memilih saya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Apriandy bersama anak yatim piatu

Apapun upaya pembelaan dipersidangan saat itu, sekalipun menghadirkan saksi-saksi termasuk ahli untuk menguatkan bantahan terhadap dakwaan jaksa yang menyebut dirinya melakukan politik uang, Hakim tetap saja menjatuhkan hukuman.

Meski dinyatakan lolos dari perolehan suara, namun harapan Andy untuk menduduki kursi DPRD, bisa lepas karena vonis itu menjadi penentu nasibnya untuk melenggang ke Senggarang. Sebab terhadap putusan pengadilan yang sudah inkrah, sanksinya cukup berat: dicoret dari daftar pemenang Pileg 2019.

Satu-satunya peluang Andy adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT)P Pekanbaru atas putusan Majelis Hakim PN Tanjungpinang. Bisa ditebak, pikiran Andy, pasca putusan, sedang kacau dan dalam posisi dilema untuk mengambil keputusan banding. Yang dikhawatirkan, banding ditolak dan hukuman diperberat.

Kebimbangan itu terlihat ketika Apriandy tidak langsung menyatakan banding atas vonis itu. Saat itu, Andy bersama pengacaranya Hendie Devitra dan Sabri Hamri, menyatakan pikir-pikir untuk banding. “Yang mulia, setelah berdiskusi dengan penasehat hukum saya, kami masih mikir-mikir untuk mengajukan banding,” kata Apryandy menjawab Majelis Hakim. Jawaban sama juga disampaikan Zaldi Akri.

Namun 2 hari kemudian, atau 26 Juni 2019, terbesit kabar dar PN Tanjungpinang, bahwa Apriandy dan penuntut umum mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim. Upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, menjadi akhir penentu nasibnya. Banding ditolak berarti kursi DPRD melayang, sebaliknya bila diterima, Andy berhak menjadi anggota DPRD Tanjungpinang, 5 tahun kedepan.

Kepada Hakim PT Pekanbaru, Andy melalui pengacarannya, tidak terima dengan putusan Majelis Hakim PN Tanjungpinang yang menghukum klienya. Mereka kukuh M. Apriandy tidak bersalah sebagaimana dakwaan jaksa, dan meminta Majelis Hakim PT Pekanbaru membebaskan terdakwa M. Apriandy, dari segala dakwaan (vrijspraak), dan memulihkan hak-haknya, dalam kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.

Sementara protes Zaldi Akri, dalam permohonan bandingnya, soal penjatuhan hukuman yang menginginkan terdakwa menjalani hukuman badan di Rutan Kelas IA Tanjungpinang.

Ditingkat banding, harapan M. Apriandy mencari keadilan akhirnya terwujud. Doannya dikabulkan Tuhan YME,  dimana Tiga Majelis Hakim PT Pekanbaru, yaitu Hakim Dolman Sinaga, S.H sebagai Hakim Ketua, serta Hakim Hj. Hasmayetti S.H.,M.H dan Tahan Simamora,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Tanjungpinang, yang menghukum bersala M. Apriandy melabrak larangan politik uang di pemilu.

M. Apriandy bersana sanga Ayah, Walikota Tanjungpinang Syahrul dalam sebuah acara

Hakim menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pembanding Penuntut Umum danTerdakwa, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor
182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa.

Dengan amar putusan,” Menyatakan Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya”.

Hakim juga menyatakan membebaskan Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP, dari segala dakwaan (vrijspraak) dan memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP., dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak satu alat buktipun yang diajukan dalam perkara tersebut yang dapat mengungkap secara jelas motif pemberian uang oleh terdakwa kepada tim suksesnya untuk mengajak masyarakat calon pemilih agar memilih Terdakwa pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019.

Menurut Hakim, unsur-unsur dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UndangUndang Nomor: 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 e KUHPidana, berkaitan erat satu sama lainnya sehingga haruslah dirangkaikan dan dibuktikan secara bersama-sama.

Unsur-unsur tersebut adalah 1)Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu; 2)Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materilainnya sebagai imbalan; 3)Kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung; 4)Pelaku dipersalahkan sebagai yang melakukan, menyuruh
melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan putusan Hakim PN Tanjungpinang, menyatakan perbuatan terdakwa telah sesuai atau telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum. Akan tetapi, Hakim PT Pekanbaru menyangkal putusan tersebut.

Hakim PT Pekanbaru berpendapat, dari fakta-fakta persidangan, unsur kedua dan ketiga tidak tidak bisa dibuktikan, sehingga Hakim Dolman Sinaga dkk membebaskan Apriandy dari segala dakwaan jaksa dalam perkara pidana pemilu berupa politik.

Atas putusan bebas itu, Andy yang dihubungi lewat ponselnya, tak banyak bicara. Namun dia mengaku sangat lega atas putusan Majelis Hakim PT Pekanbaru yang membebaskan dirinya. Dia menilai putusan Majelis Hakim tersebut telah mencermikan rasa keadilian dalam kasus yang menimpa dirinya.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Tanjungpinang, juga teman-teman pers dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, atas dukungan dan suport yang diberikan kepada saya,” ucap Andy, Kamis (4/7/2019) kemarin.

Dengan putusan Majelis Hakim PT Pekanbaru, Apriandy dipastikan melenggang ke Senggarang. Apriandy tinggal menunggu penetapan dan pelantikan sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang, periode 2019-2024. Selamat! Semoga menjadi wakil rakyat yang amanah. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here