Jejak Suap Reklamasi yang Berakhir di Gedung “Merah Putih”

1748
Tanjungpinang

Gubernur Nurdin Basirun tersandung suap dan gratifikasi. Cerita bermula dari proyek reklamasi, duit suap lalu MENGALIR hingga berakhir di Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

gubernur nurdin setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk

Pada pagi, Rabu 10 Juli 2019, Gubernur Kepri Nurdin Basirun masih menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73, di Lapangan Upacara Polda Kepri, di Batam. Nurdin bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta kepala dan pimpinan lembaga di Kepri.

Di acara tersebut, Nurdin dan para tamu undangan lainnya, masih menyempatkan foto bersama dengan Kapolda Kepri Irjen Andap Bhudi Revianto. Selepas upacara, Nurdin berpamitan untuk melanjutkan kegiatan lainnya.

Siapa sangka, hari itu menjadi kenangan terakhir bagi Gubernur Nurdin Basirun untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kepala Daerah Provinsi Kepri. Di saat yang sama, tim KPK telah melakukan pengintaian melalui ‘operasi senyap’ terhadap kegiatan Gubernur Nurdin yang diduga melanggar aturan yang berlaku.

Pada pukul 20.00 WIB, sebuah kabar tersiar: Gubernur Kepri Nurdin Basirun diamankan Tim KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Rumah Dinas Gubernur, Jl. Hang Tuah No.1, Tanjungpinang Kota, Tanjung Pinang, Kepri. Kabar mengejutkan itu, awalnya sulit dipercaya bahwa Gubernur Nurdin benar tersandung korupsi hingga diciduk KPK.

Tak lama berselang, kabar OTT Gubernur Nurdin seketika ramai diberitakan media online. Sumbernya adalah Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah yang membenarkan adanya tim penindakan KPK yang ditugasi di Kepri, untun melakukan kegiatan operasi penindakan kasus korupsi.

“Ya, benar ada tim penindakan KPK ditugaskan di Kepri,” ujar Febri, pada malam itu. Ada 7 orang yang diamankan bersama barang bukti uang senilai 6.000 Dolar Singapur. Pihak yang ditangkap, dari unsur kepala daerah, kepala dinas dan pejabat dilingkungan Pemrov Kepri, serta pihak swasta. Kasusnya adalah suap dan gratifikasi terkait proyek reklamasi.

Setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang 12 jam, di Mapolres Tanjungpinang, ketujuh orang tersebut selanjutnya diterbangkan ke Jakarta, pada besoknya, Kamis 11 Juli 2019, menuju Gedung Merah Putih KPK, untuk pemeriksaan lanjutan. Sebab KPK hanya punya waktu 1×24 untuk menentukan status mereka yang ditangkap: apakah tersangka atau hanya saksi.

Hari itu, sekira pukul 21.00 WIB, KPK akhirnya menggelar konfrensi pers, di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta. Keterangan pers dipimpin Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi Febri Diansyah. Keraguan warga akhirnya terjawab semua.

KPK resmi menetapkan Gubernur Nurdin Basirun sebagai tersangka berkaitan dengan suap dan gratifikasi. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, NBA (Nurdin Basirun), EDS (Edy Sofyan), BUH (Budi Hartono), dan ABK (Abu Bakar),” kata Basaria Pandjaitan.

Basaria mengatakan Nurdin diduga menerima suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, dalam proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018/2019. Nurdin bersama Edy Sofyan dan Budi Hartono disebut sebagai penerima suap dari Abu Bakar, pihak swasta yang diketahui mengurus izin reklamasi seluas 10 hektare lebih di Tanjung Piayu, Batam.

Dari operasi itu, KPK menyita tumpukan uang di Rumah Dinas Gubernur Nurdin Basirun, dalam bentuk mata uang Rupiah dan Dolar Singapur, yang totalnya berkisar Rp 6 miliar. Namun KPK belum bisa memastikan duit bernilai jumbo itu, semuanya adalah penerimaan upeti dari “sektor suap dan gratifikasi”.

***

Cerita proyek reklamasi memang menjadi perhatian di Provinsi Kepri, beberapa tahun terakhir ini. Provinsi Kepri yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan wilayah pesisir yang menawan cukup memikat banyak pengusaha untuk menjadikan kawasan wisata dengan membangun resort mewah yang saat ini lagi trend karena diincar para wisatawan manca negara.

wilayah pesisir tanjung piayu, batam (ft:web linasasmita.com)

Bermula dari desakan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk segera menata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil diwilayahnya, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Penyusunan Perda RZWP3K ini menjadi pintu masuk bagi sejumlah pengusaha di Kepri, khususnya yang bergerak dibidang parawisata untuk berinvestasi melalui usulan izin reklamasi dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk merampungkan Rancangan Perda RZWP3K, Kepala DKP Kepri Edy Sofyan ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dan dari DPRD Kepri, Iskandarsyah, politisi PKS itu, menjabat Ketua Pansus (Pansus) Perda RZWP3K.

Saat itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, pimpinan Edy Sofyan, yang saat ini berstatus tersangka di KPK, mencatat kurang lebih 100 titik rencana reklamasi di Kepri, yang tersebar di kabupaten/kota, yang didalamnya termasuk untuk kepentingan pengembangan ekonomi daerah.

edy sofyan berstatus tersangka di kpk

Diantaranya di Kawasan Teluk Tering, Batam, dan proyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjungpinang, yang saat ini sedang dikerjakan. Megaproyek Gurindam 12 ini bernilai Rp 850 miliar lebih yang rencananya dibiayai APBD Kepri, dengan kucuran secara bertahap, mulai dari tahun anggaran 2018 hingga 2020 nanti. Proyek ini persis di depan Rumah Dinas Gubernur Kepri, tempat dimana sang pemiliknya diciduk KPK.

Dari 100 titik rencana reklamasi, paling ramai berada di Batam, daerah yang pernah populer sebagai ‘kota industri’ di dunia. Ramainya lokasi reklamasi membuat pemerintah kabupaten/kota di Kepri, mengajukan protes.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi, pihak yang paling keras menolak Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, hingga berkirim surat ke Menteri Susi Pudjiastuti. Karena dalam regulasi tersebut juga akan ditetapkan kawasan parawisata, pelabuhan, perikanan, dan pertambangan.

Meski titik reklamasi dipangkas menjadi 41 lokasi, Rudy tetap saja keberatan karena memang tak setuju daerahnya dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN), juga kegiatan tambang pasir hingga area labuh jangkar. Akibat penolakan tersebut, regulasi penataan ruang pemanfaatanp wilayah kelautan itu, akhirnya batal disahkan pada Desember 2018.

Perjuangan Pemprov Kepri untuk mengegolkan Rancangan Perda RZWP3K tak berhenti disitu. Regulasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini telah disetujui dalam program legislasi daerah (Prolegda) Kepri tahun 2019, bersama 11 Ranperda lain. Targetnya, di tahun ini  Perda RZWP3K sudah disahkan DPRD Kepri.

budi hartono usai ditepakan tersangka

Namun belum tiba saat yang dinanti, masalah muncul lebih dulu: Gubernur Kepri Nurdin Basirun keburu ditangkap KPK bersama 2 pejabatnya, dan 1 pihak swasta dalam OTT, yang berkaitan dengan proses pemberian izin proyek reklamasi. Rupanya, dibalik pengajuan regulasi RZWP3K, diam-diam ada jejak suap dan gratifikasi untuk memuluskan proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, yang diusulkan seorang pengusaha bernama Abu Bakar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan Gubernur Nurdin Basirun diduga menerima suap dari Abu Bakar, untuk kelancaran proses izin lokasi reklamasi seluas 10,2 ha, yang diajukannya, yang sebenarnya tidak dibenarkan karena berada di kawasan budi daya dan hutan lindung.

Akan tetapi, Nurdin mungkin yakin persoalan tersebut bisa dibereskan dengan pengesahaan Perda RZWP3K di tahun 2019, yang nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan di Kepri.

“Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal diketahui Tanjung Piayu sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung,” ujat Basaria kepada wartawan, dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Sejak awal, desakan Jakarta kepada daerah untuk segera membuat Perda RZWP3K sudah mengundang keprihatinan dari pemerhati lingkungan dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena melihat kehidupan mereka sepanjang masa dalam keprihatinan.

abu bakar, pihak swasta yang menjadi tersangka, selaku pemberi suap

Politik penataan ruang dinilai hanya meguntungkan segelintir orang, dan sebaliknyan, telah mengebiri ruang hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Alhasil: masyarakat setempat yang harusnya menjadi subjek pembangunan hanya cerita semata, karena faktanya, mereka hanyalah menjadi objek pembangunan, yang membuat hidupnya terkurung dalam balutan kemiskinan.

Pemberian izin reklamasi dalam pemanfaatan wilayah pesisir, sebenarnya  sejak awal sudah ditentang keras oleh warga pesisir yang  nelayan sebagian besar sebagai nelayan kecil. Penolakan dilakukan melalui berbagai aksi yang diadvokasi para LSM yang peduli dengan keberlangsungan hidup mereka.

Sebab pemberian ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang leluasa kepada orang-orang berkantong tebal, untuk penguasaan dan komersialisasi justru menambah runyam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.

Dengan kasus OTT Gubernur Kepri Nurdin Basirun, selain menjadi pelajaran berharga, diharapakan tidak semata-mata tertumpu pada penindakan dalam rangka penegakan hukum, namun lebih kepada perbaikan regulasi yang benar-benar bertujuan untuk kemakmuran rakyat, khususnya warga di wilayah pesisir, yang sudah turun temurun menggantungkan hidup di lingkungan tersebut. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here