Heboh “Tikus Berdasi” di Tanjungpinang yang Tilep Uang Rakyat Rp 1,2 M dari Transaksi Properti

633
Tanjungpinang
Foto ilustrasi

Warga Tanjungpinang dihebohkan berita raibnya uang penerimaan PAD Tanjungpinang yang bersumber dari pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tidak saja karena nilainya yang cukup fantastis yang disebut-disebut berkisar Rp 1,2 milyar, tapi sebuah kejahatan kerah putih, yang dilakukan oknum pejabat terkait.

Berita raibnya uang rakyat dari transaksi properti itu memang mengundang tanda tanya besar karena muncul secara mendadak. Tidak tau persis siapa yang melaporkan kasus ini. Publik Tanjungpinang tau dengan kasus ini setelah ditelisik kejaksaan dan ramai diberitakan media.

Uang rakyat yang dicuri jika benar Rp 1,2 milyar, bukanlah angka yang kecil. Dari penjelasan pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, aksi nyolong duit negara ini telah berlangsung selama 1 tahun ini.

Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang bernisial Y adalah orang yang paling dicurigai sebagai aktor raibnya uang setoran BPHTB itu. Y dan sejumlah pejabat lainnya sudah masuk daftar orang yang akan diperiksa oleh pihak kejaksaan terkait kasus tersebut.

Untuk mendalami kasus ini pihak kejaksaan sudah mulai memanggil para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Namun pemeriksaan pada Selasa (29/10/2019) kemarin, baru giliran Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan.

Usai memberi keterangan, Tengku Dahlan mengaku disodorkan 15 pertanyaan oleh pihak kejaksaan. Namun menurutnya pemeriksaanya selama 1,5 jam itu, hanya fokus pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Kasus raibnya duit pajak dari penerimaan BPHTB ini kini ramai diperbincangkan warga Tanjungpinang, dan menjadi sorotan media. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya masuk ke kas Pemko Tanjungpinang itu diduga menguap ke tangan oknum pejabat bermental maling.

Anehnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Inspektorat baru membentuk tim guna mencari tau kebenaran kabar raibnya uang rakyat yang dipungut dari transaksi jual beli rumah atau pemberian Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut, itupun setelah ditelisik kejaksaan dan ramai di media.

Bagaimana mungkin aksi kejahatan yang menguras duit untuk kas Pemko Tanjungpinang itu, bisa berlangsung aman dan nyaman dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu, dimana pengawasan selama ini atau jangan-jangan ada petinggi dilingkungan Pemko Tanjungpinang yang justru melindungi aksi kejahatan itu dengan ikut menikmati uang hasil curian tersebut. Demikian pertanyaan publik.

Pada Rabu (30/10/2019) kemarin, pihak kejaksaan kembali melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang Ryani dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD) Tanjungpinang Darmanto. Namun hanya Ryani yang datang, sedangkan Darmanto absen dan akan dijadwal ulang.

***

Memang sungguh miris, mereka yang dipercaya negara untuk mengamankan duit rakyat, dari menerima hingga menyetorkan ke kas daerah, malah gelap mata dan mencari akal untuk nyolong duit tersebut. Lantas bagaimana bisa uang tersebut dicuri?

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, aksi tipu-tipu untuk menyolong uang penerimaan PAD Tanjungpinang yang bersumber dari BPHTB itu melalui penerimaan secara manual dari wajib pajak.

Menurut mereka, modus pelaku dengan memalsukan tanda tangan pejabat berwewenang di kwitansi penerimaan BPHPT yang dipungut dari wajib pajak BPHTB, sehingga seolah-olah kwitansi asli.

Kwitansi ‘aspal’ (asli tapi palsu) inilah yang disodorkan untuk bukti tanda terima kepada pihak yang membayarkan uang BPHTB. Namun uang yang diterima dari aksi tipu-tipu itu bukanlah untuk disetorkan ke kas daerah melainkan digunakan buat kepentingan pribadi. Ditanya siapa orangnya, sumber enggan membeberkannya.

Sementara sumber lain menyebut nama Y yang menjadi sorotan saat ini bukan tanpa sebab. Ia mengatakan keterlibatan Y karena ada bukti penerimaan uang dari pihak pembayar setoran BPHTB yang menggunakan kwitansi palsu.

Selain itu, Y juga tertangkap di kamera cctv pernah berada di ruangan pejabat berwewenang yang menangani pengoperasian sistim pelaporan penerimaan pembayaran BPHTB.

Dalam rekaman cctv itu, ujar sumber, Y terlihat mengutak-atik sebuah komputer yang menyimpan semua data berkaitan penerimaan BPHTB. Untuk masuk ke sistim, Y disebut memakai pasword seseorang yang juga orang dalam pada pengoperasian sistim BPHTB.

Setelan masuk ke sistim, Y lalu merubah data penerimaan BPHTB. Namun duit yang dia terima dari setiap transaksi BPHTB tidak disetorkan ke kas daerah sementara datanya dimasukkan ke data pelaporan penerimaan. Untuk memuluskan aksinya, dia pun memalsukan tanda tangan pejabat terkait di kwitansi penerimaan BPHTB.

Akan tetapi banyak pihak yang yakin si pelaku yang saat ini tertuju ke sosok Y, tidak bekerja sendirian. Benarkah ada pejabat tinggi Tanjungpinang dipusaran kasus tersebut?

Sumber menambahkan kasus ini terungkap setelah ada verifikasi penerimaan BPHTB. Hasil verifikasi ditemukan selisih nilai dari data pembayar BPHTB dengan uang yang disetorkan ke kas daerah.

Angkanya pun cukup mencolok, disebutkan bukan sebesar Rp 1,2 milyar namun mencapai Rp 1,9 milyar. Sumber bahkan menerima informasi bahwa uang kas yang raib itu sudah dikembalikan pelaku tak lama setelah kasus itu terungkap ke publik. Nilainya Rp 1,9 milyar.

Sayangnya, ia tak bersedia menyebutkan kapan dilakukan pegembalian, serta siapa yang mengembalikan dan siapa penerimanya.

Sumber hanya beraharap agar pihak penegak hukum yang dalam hal ini pihak Kejari Tanjungpianng bisa menuntaskan kasus ini dengan menyeret para pelaku, tidak hanya Y namun juga pihak-pihak yang terlibat, siapapun dia, dan mengajukannya ke meja hakim guna memptertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus ini tidak saja merugikan kas daerah namun juga telah mencoreng arang hitam di wajah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kita tunggu saja hasil kerja Kejari Tanjungpinang yang saat ini sedang mendalami kasus tersebut. ***

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here