Rapor Merah 1 Tahun Kepemimpinan Syahrul: Angkat Pejabat Bermasalah Hukum

Tanjungpinang
Mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL sedang berdemostrasi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (13/11/2019)

Tanjungpinang – Sepertinya sangat sulit melepaskan kesan lamban dan kurang prosfesional di tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Syahrul di Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi Kepri itu. Pasalnya, setumpuk masalah ditemukan di tubuh Pemko Tanjungpinang.

Diantaranya soal kebijakan publik yang tanpa kajian matang sehingga gamang saat mengeksekusinya. Semisal penerbitkan Kartu Kendali BBM yang terkesan plin-plan dan memicu aksi demo.

Begitu juga dengan sejumlah program pembangunan yang seharusnya bisa cepat direalisasikan, namun karena dikerjakan tidak sepenuh hati dan tanpa target, akhirnya molor dan berputar-putar tanpa membuahkan hasil sesuai harapan publik.

Hal ini kontras terlihat pada program seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di TA 2019/2020, yang hingga saat ini belum juga dibagikan, padahal tinggal 1 bulan lagi jeda tengah semester sekolah.

Melihat fenomena ini, Mahasiswa Tanjungpinang yang tergabung dalam Keluarga Mahasiawa UMRAH dan STISIPOL Raja Haji akhirnya mengeluarkan penilaian atas kepemimpinan Wali Kota Syahrul dan Wakil Wali Kota Rahma dengan RAPOR MERAH.

Selain itu, salah satu penyumbang nilai merah yang paling disorot Mahasiswa adalah pengangkatan pejabat eselon II atau kepala OPD bermasalah hukum, dengan rekam jejak ‘merah’ yang pernah tersandung kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 500 juta, pada pembangunan MAN di Bintan, tahun 2017.

Bahkan Kejati Kepri telah menetapkan pejabat bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Namun Wali Kota Syahrul justru memberi kepercayaan penuh kepada pejabat tersebut untuk menjabat kepala OPD Tanjungpinang, yang mengelola anggaran jumbo.

Kemudian pengangkatan Dirut BUMD Tanjungpinang dan Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama
(TMB), perusahaan pelat merah milik Pemda Tanjungpinang itu. Pengangkatan kedua pejabat tersebut disebut Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL hasil proses seleksi yang melanggar hukum.

Keduanya dinyatakan lolos seleksi meski diketahui tidak memenuhi persyaratan alias Mal-administrasi. Alih-alih untuk mengecek kelengkapan syarat calon yang diloloskan, Wali Kota Syahrul justru hakul yakin melantik kedua pejabat BUMD itu.

Nilai merah lainnya terkait pejabat bermasalah hukum, adalah kasus penggelapan setoran BPHTB dari wajib pajak yang diduga dilakukan oknum pejabat selevel eselon III yang menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang bernisial Y, dan D yang juga ASN di Pemko Tanjungpinang.

Kasus ini sekaligus mencoreng citra kepemimpinan Wali Kota Syahrul, karena Y baru seumur jagung mendapat kepercayaan dari Wali Kota Syahrul sebagai pejabat eselon III, yang dilantik pada akhir Januari 2019 lalu.

Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL sangat mendukung penegakan hukum terhadap kasus tersebut namun dengan catatan semua pihak-pihak yang terlibat harus diseret ke meja pengadilan. Kini kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejari Tanjungpinang.

Demi kemajuan Tanjungpinang, Forum Keluarga Mahasiswa UMRAH dan SITISIPOL tak tinggal diam melihat fakta yang terjadi saat ini. Hari ini, Rabu (13/11), mereka saat ini menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang.

Mereka ingin menyuarakan semua permasalahan yang masuk daftar RAPOR MERAH 1 Kepemimpinan Wali Kota Syahrul dan Wakil Wali Kota Rahma di kota Gurindam itu. Lewat aksinya itu Mahasiswa berharap ada koreksi dari Wali Kota Syahrul untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mendapat nilai rata-rata: MERAH. (tr)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here