Rakor dengan Pemko Tanjungpinang, KPK Ingatkan ASN Jangan Terjerumus Korupsi

Tanjungpinang
Plt. Wako Tanjungpinang Rahma

Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah IV di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (12/8). KPK mengingatkan ASN bekerja sesuai aturan dalam penglolaan keuangan agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi

“Kami berharap dengan adanya koordinasi seperti ini dapat membuka kesempatan untuk kita memperbaiki diri agar tidak terjerumus dalam tindak korupsi, semoga saja dengan kerja sama, komunikasi dan sistem yang baik kita semua dapat bersama-sama bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” jelas Kepala Satgas Pencegahan Wilayah 4 KPK, Nana Mulyana.

Nana mengatakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 dilaksanakan sesuai amanah Pasal 6 (a) Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Menurut Nana, Rakor bertujuan untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dalam program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu, peran Inspektorat sebagai OPD sentral dalam pengawasan dalam segala hal terutama dalam pengadaan setiap OPD, harus dipertajam.

Nana menekankan agar pengelolaan dan optimaliasi pajak diintensifikasi dengan penguatan dalam pendapatan pajak daerah, pemungutan pajak yang transparan dan terintegrasi. Demikian dalam penertiban dan pengelolaan aset harus lebih terintegrasi dan terdata dengan baik.

“Saya harap jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang dan kepala daerah untuk memastikan pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, agar tidak disalalahgunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum” ucapnya.

Nana mengatakan erdasarkan Pasal 6 (a) Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.

Dalam kesempatan terse but Plt. Walikota Tanjungpinang, Rahma mengatakan Rakor sebagai ruang pemaparan tentang pengawasan dan pencegahan oleh KPK di tahun 2020, sekaligus untuk memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan melalui sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang terus berjuang dalam situasi seperti ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT,” ucap Rahma.

Rahma mengatakan, rapat seperti ini juga perlu dilaksanakan walaupun di dalam kondisi pandemi karena untuk membahas kepentingan terkait anggaran daerah yang akan digunakan.

“Dalam pandemi Covid-19 ini semoga kita dapat melaksanakan dan melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan tetap melayani masyarakat dengan maksimal,” ucap Rahma.

Rahma berharap hasil Rakor Tim KPK dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk semakin baik lagi.

“Keberadaan KPK telah memberikan perbaikan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan good and clean government,” pungkas Rahma.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah 4 KPK, Nana Mulyana yanh didampingi oleh PIC Wilayah Kepri, Iwan Lesmana dan Staf Satgas Pencegahan Wilayah 4, Alfi Rahman Waluyo. (rls)

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here