PPID Tanjungpinang Jalani Sidang Sengketa Lawan Sholikin

Tanjungpinang

Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang memenuhi panggilan sidang sengketa informasi yang digelar di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (7/4/2021).

Sidang sangketa informasi dengan agenda ajudikasi tahap mediasi ini dipimpin Co. Mediator Ferry M. Manulu, dihadiri pihak termohon dari pemerintah Kota Tanjungpinang yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Susilo dan Bagian Hukum, Sugiarto.

Sedangkan, pihak pemohon dari Pimpinan Perusahaan Media Gebrak Nusantara, Sholikin, sesuai dengan surat permohonan kerja sama publikasi bernomor 01/GN/P/red/2019 yang diajukan kepada Wali Kota Tanjungpinang cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, pada 30 Januari 2019.

Disampaikan pimpinan sidang, pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi sebanyak lima item informasi yang berkaitan dengan Penggunaan Jasa Publikasi APBD tahun anggaran 2019 meliputi, salinan seluruh Laporan  Pertanggungjawaban Penggunaan Jasa Publikasi pada APBD Murni dan APBD-Perubahan tahun 2019, salinan seluruh Surat Perintah Pencairan Belanja Jasa  Publikasi menggunakan APBD Murni dan APBD Perubahan tahun 2019.

Kemudian, salinan seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan Jasa Publikasi menggunakan APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2019, salinan seluruh Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi kota Tanjungpinang dengan pihak penyedia jasa anggaran jasa publikasi pada APBD Murni dan APBD Perubahan tahun 2019, dan salinan Syarat Kerjasama Jasa Publikasi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informasi kota Tanjungpinang.

Jika merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008, pasal 4 ayat (3) dan (4) menyebutkan Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut dan Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian pada pasal 6 ayat (3) menyebutkan, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau, Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Sugiarto menjelaskan, pemerintah kota Tanjungpinang pada prinsipnya tidak menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, namun pemohon informasi juga harus mempedomani ketentuan jenis informasi yg wajib dibuka untuk publik dan informasi yang menurut ketentuan UU dikecualikan.

Sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 2 ayat (2) UU KIP menyebutkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Lalu pada ayat (4), Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya,” terang dia.

Dalam sidang tersebut, pihak pemohon mempermasalahkan surat kuasa yang tidak dibubuhi stempel pemerintah Kota Tanjungpinang.

Untuk hal ini, Sugiarto menyebutkan terdapat perbedaan tafsir yang dilakukan oleh Pemohon terkait keabsahan surat kuasa yang tidak bibuhi stampel, karena pada prinsipnya keabsahan surat kuasa dalam persidangan terletak pada Pembubuhan tanda tangan diatas materai yang dilakukan oleh Pemberi Kuasa.

“Namun pemohon informasi mempermasalahkan hal tersebut,” tutur dia.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Susilo menambahakan, semua pertanyaan pemohon sudah dijawab oleh Termohon dengan menyertakan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebutkan, jalannya proses mediasi kali ini belum membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelumnya, ada beberapa permintaan pemohon yang sudah dijawab, namun pemohon masih berkeberatan.

“Kepada Majelis Hakim, kami menyatakan siap mengikuti rangkaian ajudikasi selanjutnya di Komisi Informasi,” tutup dia. ***

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here