TANJUNGPINANG – Pempro Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 74,5 miliar di APBD Kepri 2024 untuk mendukung tugas-tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelengaraan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di HARRIS Hotel Batam Center, Senin (28/8) malam.
“Untuk mendukung penyelenggaraan pemilu maka Pemerintah Provinsi Kepri memberikan anggaran sebesar Rp74,5 miliar untuk memantapkan tugas-tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelengaraan Pemilu 2024,” kata Gubernur Ansar dilansir laman Pemprov Kepri, Selasa (29/8).
Ansar melanjutkan, pihaknya akan bekerjasama dengan Bawaslu Kepri/kabupaten/kota untuk menekan terjadinya pelanggaran Pemilu terutama oleh ASN Pemprov Kepri dengan jumlah 24 ribu orang, melalui sosialiasi peraturan dan perundang undangan Pemilu.
“Kita bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kepri Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi kepada ASN agar kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 24 ribu ASN termasuk ASN instansi vertikal dapat dicegah. Mudah-mudahan tingkat kerawanan bisa kita jaga agar penyelenggaraan pemilu pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik,” tutur Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengingatkan bahwa pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk dari ASN.
“Sebagai negara berdemokrasi yang meletakkan semua kedaulatan itu di tangan rakyat, pemilu ini sebenarnya memiliki spektrum menjadi suatu yang mutlak berjalan dengan baik dengan harapan kita semua memiliki pengalaman yang cukup dengan berbagai pelaksanaan berbagai pemilu di Indonesia” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Ansar juga menekankan peran sentral Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mengapresiasi kinerja Bawaslu selama ini.
“Peran sentral pengawasan pemilu untuk menjaga demokrasi melalui peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu. Maka pengawasan harus dilakukan di semua tahapan. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dengan kerja sama kita dan doa dari masyarakat Indonesia,” kata Ansar.
Baringin
