KEPRI – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Ir. Lamidi, menghadiri langsung Rapat Koordinasi Percepatan Transformasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kepri didorong untuk segera melakukan transformasi pelayanan publik dengan memantapkan pelayanan publik berbasis digital (online) dan keterlibatan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, kondisi geografis Kepri yang terpisah oleh pulau-pulau, menjadikan Pemprov Kepri belum bisa secara optimal melakukan transformasi pelayanan publik secara digital yang menjangkau seluruh Pemerintah Kabupaten,” jelas Lamidi, Kamis (2/12) di Hotel Marriot, Batam.
Lamidi memahami, salah satu wujud dari transformasi birokrasi pelayanan publik adalah dengan merealisasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP diharapkan bisa menjadi pertemuan antara upaya pemerintah dan harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan terintegrasi.
Terkait mewujudkan MPP, Lamidi mengakui baru terealisasi di Kota Batam. Hal ini karena Kota Batam banyak hadir mal-mal besar. Dan saat ini sedang dalam persiapan realisasi MPP di salah satu Mall di Tanjungpinang. Sementara Kabupaten/Kota lainnya belum bisa diadakan MPP karena tidak mempunyai mall.
“Kendati demikian, kami terus melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota terkait rencana realisasi MPP ini,” ungkap Lamidi.
Sementara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Diah Natalisa menyebutkan transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang dibangun, baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah.
Hal lainnya, yakni mengubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindset) sehingga nantinya organisasi birokasi dapat semakin adaptif, agile, dan fluid dalam memberikan pelayanan prima. Dengan karakter seperti good governance, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif dan berorientasi pada hasil.
“Salah satu cara untuk melaksanakannya yakni dengan mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dan MPP merupakan sebuah konsep one stop service area, kolaborasi banyak pihak dalam satu gedung. Tidak mesti harus berada dalam sebuah mal. Ada tempat yang luas dan bisa merealisasikan konsep mal yang terintegrasi dan bisa mendorong kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder lainnya. Goverment to goverment, goverment to bisnis, dan govermen to citizen. ,” tutupnya. ***
