TANJUNGPINANG – Lis Darmansyah menghadiri pelantikan 30 Anggota DPRD Tanjungpinang, 2024-2029. Bakal calon Walikota Tanjungpinang, itu berharap Dewan baru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pelantikan Anggota Dewan baru itu, dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (2/9/2024)
“Pertama, saya ucapkan selamat kepada anggota DPRD Tanjungpinang yang baru saja dilantik, masa bhakti 2024-2029, semoga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” kata Lis, usai menghadiri pelantikan.
Lis, panggilan karibnya, menjadi salah satu tamu undangan pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Tanjungpinang. Diketahui, Lis pernah menjadi Ketua DPRD Tanjungpinang, dan Walikota Tanjungpinang, 2013-2018.
Pada Pilkada 2024, Lis kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tanjungpinang, yang berpasangan dengan Raja Ariza, sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Menurut Lis, kebijakan pro masyarakat karena keprihatinan melihat kondisi Tanjungpinang saat ini, yang tidak baik-tidak saja. Sehingga diperlukan rumusan kebijakan sesuai dibutuhkan masyarakat.
Lis mengibaratkan kebijakan pro rakyat, seperti obat yang tepat kepada orang sakit, agar penyakitnya cepat sembuh. “Begitu juga kebijakan pemerintah. Orang sakit kepala butuh obat sakit kepala atau kasi panadol, bukan dikasi obat sakit gigi,” ujarnya.
“Jadi, antara kebutuhan dengan kebijakan itu harus linier sehingga paling tidak permasalahan ekonomi dan persoalan lainnya di Tanjungpinang dapat segera teratasi dan menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, kehadiran dewan baru yang masih segar, dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga tercipta suasana yang sejuk aman dan damai, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakannya pesta demokrasi daerah atau Pilkada, dalam memilih pemimpin Tanjungpinang, 5 tahun ke depan.
“Mudah-mudahan dengan keberadaan Anggota Dewan baru ini memberikan suasana sejuk untuk Tanjungpinang, dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan tidak sepihak, paling tidak kebijakan (hasil) dari kedua lembaga,” ungkapnya.
“Karena keberadaan lembaga DPRD sudah dirumuskan dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagai mitra pemerintah daerah.”
(red)
