TANJUNGPINANG – Sejumlah akademisi, peneliti, praktisi kemaritiman, serta tokoh masyarakat mendeklarasikan berdirinya Pusat Kajian Biomaritim Wilayah Perbatasan dan Daerah 3T (CBM-B3T) sebagai wadah kolaborasi riset dan inovasi kemaritiman nasional, di Resort Puta Nutu, Bogor, Sabtu (28/2/2026).
Pusat kajian ini diharapkan menjadi ruang sinergi lintas sektor dalam memperkuat penelitian biomaritim yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum CBM-B3T, Prof. Dr. Agus Salim, S.Ag., M.Si., dalam keterangan tertulis, menyampaikan bahwa pembentukan lembaga ini berangkat dari kebutuhan menghadirkan riset yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan melalui pendekatan riset terapan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pengembangan sektor biomaritim tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas pesisir,” kata Agus Salim.
Pembina CBM-B3T, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc. dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah 3T.
Ia mengatakan banyak daerah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam besar, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi yang memadai.
Dukungan juga datang dari Drs. Abd. Kholik, Tenaga Ahli Utama Dewan Pertahanan Nasional RI, yang menilai semangat kolaborasi dalam pembentukan CBM-B3T menjadi modal penting keberlanjutan program ke depan.
Ia optimistis sinergi antar lembaga akademik dan pemerintah mampu membuka jalan bagi pelaksanaan riset strategis yang berdampak nasional.
Perwakilan Pushidrosal TNI AL, Laksamana Tasdik, menyatakan kesiapan institusinya mendukung kegiatan penelitian melalui penyediaan data hidro-oseanografi dan informasi kemaritiman.
Menurutnya, dukungan data tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi penelitian serta memperkuat perencanaan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Dalam sesi diskusi, Prof. Dr. Widodo Setyo Pranowo, M.Sc. dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyoroti persoalan lingkungan laut, termasuk kasus tumpahan minyak di wilayah Pulau Bintan yang berulang.
“CBM-B3T dapat berperan mengawal persoalan lingkungan sekaligus mendorong lahirnya solusi berbasis riset ilmiah dan teknologi maritim,” tegasnya.
Penguatan jejaring internasional turut menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan Dr. Albertus Sulaiman, M.Sc. dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang membuka peluang kerja sama riset global.
BRIN, kata dia, siap memfasilitasi akses hibah penelitian dari mitra luar negeri, termasuk Jepang dan negara lain yang memiliki perhatian pada pengembangan biomaritim.
Senada dengan itu, Dr. Salim Mustofa, M.Eng., Sekretaris Jenderal Indonesia Japan Business Network (IJB Net), menyatakan kesiapan organisasinya menjembatani kerja sama dengan institusi pemerintah maupun riset di Jepang.
Kolaborasi internasional tersebut diharapkan mendukung pengembangan teknologi kemaritiman serta program restorasi ekologi pesisir secara berkelanjutan.
Deklarasi CBM-B3T juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta guru madrasah dan pesantren guna memperkuat perspektif sosial, budaya, dan nilai keagamaan dalam pengelolaan laut.
Pendekatan berbasis nilai dinilai penting agar kesadaran menjaga lingkungan laut tumbuh dari masyarakat dan menjadi bagian dari budaya hidup pesisir.
Secara substantif, CBM-B3T akan fokus pada kajian biodiversitas laut, bioteknologi kelautan, ketahanan pangan, energi maritim, hingga perlindungan ekologi pesisir di wilayah perbatasan dan pulau kecil.
Deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai dasar kerja sama penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan teknologi, pengelolaan data, serta dukungan pendanaan program strategis.
Dalam struktur organisasi, CBM-B3T dipimpin Prof. Dr. Agus Salim sebagai Ketua Umum, didampingi Prof. Dr. Evika Sandi sebagai Sekretaris Jenderal dan M. Fahmi Hidayat sebagai Bendahara Umum.
Deklarasi ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah sebagai momentum mempererat jejaring kolaborasi antar akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan kemaritiman nasional.
(red)
