TANJUNGPINANG – Lis Darmansyah mengkritik keputusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Kepri yang memindahkan lokasi pelabuhan Pulau Penyengat di Jalan Pos tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Kritikan disampaikan terkait potensi dampak negatif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar, akibat dampak negatif dari kebijakan yang sepihak.
Lis merupakan Wali Kota Tanjungpinang terpilih, yang berpasangan dengan Raja Ariza, Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih, yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Tanjungpinang 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kota yang digelar KPUD, pada 5 Desember.
Lis yang juga Wali Kota Tanjungpinang, 2013-2018 ini menilai bahwa keputusan tersebut seharusnya melibatkan dialog dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Tanjungpinang, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekonomi dan sosial di Tanjungpinang.
“Sebagai kepala daerah terpilih, saya menekankan bahwa setiap keputusan besar yang melibatkan sektor vital seperti pelabuhan harus dilakukan dengan koordinasi yang jelas antara badan usaha dan pemerintah daerah,” ungkap Lis pada Sabtu (7/12).
Lis juga menilai bahwa pemindahan pelabuhan Pelantar Kuning yang tidak melibatkan konsultasi dengan kepala daerah dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi daerah.
Penempatan pelabuhan sementara di Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau Pelantar 1 dianggap kurang tepat karena terdapat aktivitas perdagangan, transportasi, dan bongkar muat kapal dalam satu area yang sama. Selain itu, pelabuhan ini nantinya juga akan digunakan untuk kapal wisata dan kapal-yacht yang membawa wisatawan ke Tanjungpinang.
“Pemindahan pelabuhan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Jangan sampai ada wisatawan datang, tapi pada saat yang sama ada aktivitas bongkar muat yang mengganggu kenyamanan. Maka, sebaiknya tempatkan pelabuhan pada lokasi yang tepat,” kata Lis.
Ia menegaskan bahwa pemindahan pelabuhan harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan ekonomi yang dapat menstabilkan perekonomian lokal.
Salah satu kawasan yang menurutnya cocok untuk penempatan pelabuhan wisata adalah di kawasan Senggarang. Selain menjadi tempat wisata, lokasi ini juga bisa mendukung mobilitas masyarakat serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
“Pemindahan pelabuhan ke Senggarang akan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi warga setempat. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, Lis Darmansyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun sembarangan, terutama terkait dengan rencana renovasi Pelabuhan Kuning di Pulau Penyengat.
Ia menyatakan bahwa kelompok masyarakat yang ingin memperbaiki pelabuhan harus berkoordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan kajian yang matang.
“Pembangunan pelabuhan harus melalui kajian yang matang dari para ahli. Jangan melakukan pembangunan tanpa studi kelayakan yang jelas. Kita harus berkoordinasi dengan baik agar pembangunan tersebut terjamin kualitasnya,” tegas Lis.
Menurut Lis, jika nantinya pelabuhan Pelantar Kuning atau pelabuhan sementara yang digagas BUMD Kepri tidak sesuai dengan kajian atau melanggar aturan, ia tidak akan ragu untuk meminta pihak-pihak terkait mempertanggungjawabkan secara hukum.
“Kita harus membangun daerah ini dengan baik dan terintegrasi, bukan berdasarkan ego dan nafsu semata. Jangan sampai kita mengulang kesalahan masa lalu, seperti pasar yang terbengkalai. Tanjungpinang ini kampung kita, mari kita bangun dengan baik, untuk kemajuan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dilansir pijarkepri.com, Direktur BUMD Kepri, Awaludin, mengatakan bahwa pemindahan pelabuhan Pelantar Kuning di Pulau Penyengat ke Pelabuhan Kuala Riau hanya bersifat sementara.
Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut sebesar 500 juta, dan telah melakukan koordinasi dengan Pj Walikota Tanjungpinang saat itu. Ke depan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Walikota Tanjungpinang terpilih.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan penambang pada saat itu. Ke depannya, kami akan terus berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang yang baru terpilih,” kata Awaludin, mengutip pijarkepri.com, Sabtu (7/12).
Namun, Lis Darmansyah kembali mengimbau agar semua pihak menahan diri dalam merencanakan pembangunan, terutama yang dilakukan tanpa kajian yang matang.
