Gubernur Kepri Nurdin Basirun mendapat tekanan keras dari DPRD Kepri dan masyarakatnya. Kepemimpinan Nurdin dinilai tidak membawa perbaikan ekonomi di Provinsi Kepri.
Namun sebaliknya, ekonomi Kepri terjungkal menuju lubang kemiskinan, bahkan terkesan menciptakan kegaduhan politik hingga amburadulnya aparatur pemerintah daerah yang memicu gejolak sosial.
“Saat ini perekonomian Kepri anjlok. Perusahaan banyak yang gulung tikar, dari 1.000 perusahaan di tahun 2015-2016, kini hanya tersisa 400 perusahaan di tahun 2017. Untuk tahun 2018 ini kita tidak tau berapa banyak lagi perusahaan yang akan hengkang dari Kepri,”
“Semua ini bukti buruknya kinerja Nurdin Basirun selama dua tahun lebih menjabat Gubernur Kepri, yang diperparah ketidakbecusan Sekdapro Kepri TS Arief Fadhillah dalam membina aparatur pemerintah daerah,” tegas Andi Chori Patahudin, Ketua Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), dalam konprensi pers di Tanjungpinang, Rabu (7/3).
Demo Besar-besaran di Kantor Gubernur Kepri
Menurut Sekretaris Forum FKMPK Chaidar Rahmat, kebijakan-kebijakan pemerintahan Nurdin di Kepri sudah melenceng dari visi-misi Sanur (Sani-Nurdin Basirun) ketika Pilkada Kepri 2015.
Indikator yang paling mudah dilihat, kata Chaidar, pertumbuhan ekonomi Kepri yang terjun payung ke angka 2,5 persen. Ini berpotensi memicu gejolak sosial, karena dunia usaha sudah banyak yang tumbang, gurita kemiskinan pun akan merambah ke sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat pengangguran membludak.
“Sebenarnya kondisi ekonomi Kepri ini sudah ambruk. Proyek-proyek besar di Kepri ini hanya mengandalkan APBD saja, tanpa upaya menarik investasi baru atau setidaknya menggali dukungan anggaran dari APBN,” ujarnya.
Chaidar yang merupakan eksponen Relawan Sanur ini mengaku kecewa dan prihatin selama dua tahun lebih kepemimpinan Nurdin Basirun di Kepri, yang menggantikan Alm. Ayah Sani.
Menurutnya, Provinsi Kepri punya sejarah kejayaan di masa kepemimpinan Sani-Soeryo (Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, 2000-2015), yakni pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2015, yang menembus angka 6 persen dan melampaui jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,2 persen.
“Sementara tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tumbang ke angka 2,5 persen. Apa ini tidak menunjukkan Kepri diambang kehancuran,” Chaidar prihatin.
Terhadap kondisi yang semakin parah ini, kata Chori, Forum FKMPK akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke Kantor Gubernur Kepri. Demo ini untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Nurdin terhadap anjloknya perekonomian Kepri serta buruknya kinerja aparatur pemerintahannya.
“Bayangkan saja, tiap kali mengangkat para pejabatnya selalu mendapat teguran dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) karena ditemukan banyak keanehan,” katanya.
Dalam demonstrasi nanti, ujar Chori, pihaknya akan mengerahkan massa sedikitnya 1.500 orang dari 7 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri.
Ditanya, kapan dilaksanakan, ia menjawab,”Dalam waktu dekat ini karena kami masih fokus kegiatan diskusi publik tanggal 11 Maret nanti”. Saat didesak, Chori menyebutkan,” Ya, mungkin tanggal 13 Maret ini, itu hasil komunikasi dari teman-teman dari berbagai daerah”.
Interpelasi dan Pemakzulan Gubernur Nurdin Basirun
Kegaduhan politik dipicu dari sikap Gubernur Nurdin yang turut mengintervensi keputusan politik di DPRD Kepri. Seperti diketahui, Gubernur Nudin melalui kuasa hukumnya menggugat hasil paripurna DPRD Kepri tentang penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri, sisa masa jabatan 2016-2021, pada Desember 2017 lalu.
Namun PTUN Batam mengandaskan niat Nurdin untuk menggugurkan keputusan politik DPRD Kepri tentang penetapan Wagub Kepri. Pimpinan DPRD Kepri sangat kecewa bahkan menuding Gubernur Nurdin tidak beretika karena mencampuri terlalu jauh rumah tangga DPRD.
“Dalam 2 tahun lebih kepemimpinan Gubernur, DPRD merasa sangat tidak puas, baik dalam sistim administrasi khususnya hasil Keputusan Paripurna DPRD tentang Pemilihan Wagub Kepri yang terkesan dicueki, serta tidak ada etika dan niat baik Gubernur, untuk menindaklanjuti ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar segera ditetapkan,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood, Rizky Faisal dan Amir Hakim Siregar di DPRD Kepri, dikutip batamtoday, Senin (5/3/2018).
Lalu para politisi di rumah rakyat itu, mengancam akan menggulirkan Hak Interpasi kepada Gubernur Nurdin. Bukan isapan jempol, 5 Fraksi di DPRD Kepri sudah menyatakan mendukung
penggunaan Hak Interpelasi.
Mereka menganggap perlu dan mendesak untuk meminta keterangan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait sejumlah kebijakannya yang tidak amanah karena melenceng dari ketentuan yang berlaku. Isu pemakzulan pun mulai merebak.
Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR dan DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait produk kebijakannya yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
“Kami akan memegang pernyataan para pimpinan DPRD Kepri ini, dan akan terus mengawalnya hingga Hak Interpelasi digunakan,” kata Andi Chori.
Jika memang tidak ada perbaikan kinerja pemerintahan Gubernur Nurdin, dalam membangun Kepri, kata Chori, pihaknya akan mendungkung langkah DPRD Kepri untuk melakukan pemakzulan Gubernur Nurdin Basirun.
“Kami dari Forum FKMPK sepenuhnya mendukung langkah DPRD Kepri untuk kebaikan Provinsi Kepri,” ujarnya. (Tigor)
