Tanjungpinang – Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma meneken komitmen dengan massa pendemo dari Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL Raja Haji, yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, hari ini, Rabu (13/11). Rahma mewakili Wali Kota Syahrul yang saat ini tidak berada di tempat.
Komitmen itu dikonsep sendiri oleh Mahasiswa yang menggelar aksi, dan dituangkan diatas selembar kerta putih berjudul: SURAT KESEPAKATAN, yang berisi komitmen untuk memperbaiki kinerja sekaligus membersihkan tubuh pemerintah dari berbagai persoalan yang menghambat pembangunan.
Sebelum masuk poin-poin kesepakatan, ada penegasan janji yang berbunyi: “Kami yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Tanjungpinang atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk”
Di poin pertama, Wali Kota Tanjungpinang diminta untuk mengoreksi kinerja OPD dengan kembali ke komitmen awal atau Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2018-2023, serta janji politik keduanya sebelum terpilih menjadi pemimpin Tanjungpinang, tepatnya di masa kampanye Pilwako Tanjungpinang 2018.
“Hasil evaluasi kerja OPD harus diberikan kepada mahasiswa dan dipublikasikan paling lama 40 hari setelah surat kesepakatan ini ditanda tangani,” demikian penegasan Mahasiswa yang tertuang dalam surat kesepakatan yang kemudian diteken Wakil Wali Kota Rahma.
Di poin kedua, Wali Kota Tanjungpinang juga diminta bersedia membersihkan tubuh pemerintahan untuk menciptkan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk hal ini, ad 3 langkah yang harus dilakukan wali kota, yakni a) melakukan penelusuran rekam jejak seluruh pejabat yang dipilih/diangkat di pemerintah Kota Tanjungpinang, tujuan untuk mendeteksi pejabat-pejabat bermasalah hukum.
Kemudian di huruf b) wali kota diminta mengoreksi ulang hasil pemilihan Dirut BUMD yang diduga Mal Administrasi, dan meminta ditindak lanjuti jika terbukti melanggar hukum, dan c) agar memproses secara hukum para pejabat atau ASN yang tersandung hukum, tanpa pandang bulu.
Untuk diketahui, saat ini Kejari Tanjungpinang sedang menangani kasus penggelapan setoran BPHTB bernilai puluhan milyar rupiah yang melibatkan oknum pejabat eselon III bernisial Y, dan ASN bernisial D.
Selanjutnya meminta dilakukan kajian setiap pengambilan kebijakan, dan jangan plin plan agar tidak memicu keresahan masyarakat. Dan, segera membagikan baju seragam sekolah gratis dan berjanji tidak molor lagi di tahun-tahun berikutnya, serta membeber nama para penjahit yang mengerjakan pembuatan baju seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di TA 2019/2020.
Selain itu, diminta mengkaji surat edaran Dishub terkait pelarangan
Bus penumpang di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang. Terkahir, meminta untuk menomor satukan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Ada 7 butir tuntutan Mahasiswa yang dituangkan dalam surat kesepakatan tersebut. Wakil Wali Kota Rahma yang menemui massa pendemo, akhirnya menandatangani surat kesepakatan yang diketik diatas selembar kertas tersebut.
Nantinya Wali Kota Tanjungpinang harus memberitahu hasil evaluasi kerja kepada Mahasiswa sebagaiamana tertuang dalam surat kesepakatan.
Aksi demo dari Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL Raja Haji berjalan lancar dengan dikawal aparat Kepolisian Resort Tanjungpinang dibantu anggota Satpol PP. (tr)
