Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau mulai membahas Rancangan APBD Kepri Tahun 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018) pagi. Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan daerah (PAD) diminta menjadi prioritas di tahun 2019.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jumaga Nadeak, yang dihadiri Gubenur Kepri Nurdin Basirun, Wakil Ketiua I DRPD Rizki Faisal dan Wakil Ketua II Husnizar Hood, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan para Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri.
Rapat kali ini untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri.
Rapat hanya berlangsung selama kurang lebih 55 menit. Namun banyak catatan dan saran dari fraksi-fraksi tentang program prioritas di tahun 2019 untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepri.
Ini selengkapnya;
Fraksi PDIP:
Proses penyusunan APBD harus diatur oleh undang-undang
Fraksi Golkar:
PAD merata, Pengurusan BPJS dipermudah dan pelayanannya ditingkatkan, penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di sekolah-sekolah, kenaikan gaji guru honorer SMA/SMK dari 1 juta/bulan menjadi 2 juta/bulan harus terealisasi di tahun 2019, audit soal kinirja BUMD di PT. Pembangunan Kepri.
Fraksi Demokrat Plus:
Pengurangan biaya perjalanan dinas dan seremoni, kenaikan gaji guru honorer SMA/SMK direaisaikan di tahun 2019, program pembangunan lapangan sepakbola di dinas olahraga agar dialihkan ke dinas lain.
Fraksi Hanura Plus:
Menaikkan gaji honorer sesuai kesepakatan Banggar dan TAPD serta menghilangkan sebutan guru honor K1 dan K2 dan diganti dengan nama baru yaitu PTK non ASN, penambahan anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah, penganggaran operasional komisi KPPAD, pembangunan sport hall ditunda di 2019, Mengjaki ulang pengelolaan laut karena potensi dan sumber PAD cukup besar.
Fraksi PKS-PPP:
PT. Pembangunan Kepri (BUMD) harus mampu membuka lapangan kerja terutama bagi warga tidak mampu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus sejalan dengan upah UMK dan menjadi peserta BPJS Kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri, merealisasikan LPDB dan Jam Krida.
Fraksi Kebangkitan Nasional:
Memberi gambaran efektivitas dan potensi PAD Kepri, meningkatkan penerimaan PAD agar tidak mengalami defisit di tahun 2019, membuat regulasi pajak pendapatan daerah, memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD sesuai fungsinya.
Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD). (tr)
sumber: humas dprd kepri
Sport Hall kenapa harus ditunda lagi, menurut saya sebaiknya ditindak.lanjuti saja pembangunannya,
Alangkah malunya jika Provinsi sudah berdiri cukup lama dan tidak.punya sarana tempat olah raga yang layak atau bisa dibanggakan.
Berarti pemerintah Provinsi tidak memperhatikan atlit atlit olah raga yang sudah punya prestasi di bidang olah raga masing masing.