ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Anambas, Pasir Peti, Selasa (7/7/2026).
Bupati Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah.
FGD diikuti Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Madrilzam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat beserta jajaran, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pemaparannya, Madrilzam mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari proses konsultasi untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan inovatif bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia menjelaskan, meski agenda kunjungan langsung ke Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat dilaksanakan, proses konsultasi tetap berjalan melalui pertemuan virtual agar pembahasan kebijakan tidak mengalami penundaan.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini masih melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan bersama kementerian dan lembaga terkait. Berbagai masukan dari daerah dinilai penting untuk menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
Madrilzam menegaskan, karakteristik wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Karena itu, kebijakan pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik, termasuk bentuk afirmasi yang mampu menjawab tantangan daerah kepulauan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antarregulasi agar implementasi kebijakan tidak saling tumpang tindih dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sementara itu, Bupati Aneng mengapresiasi Bappenas yang terus melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan nasional. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Aneng menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah kepulauan terluar yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan Indonesia. Daerah ini menyimpan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, serta pariwisata bahari yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
Meski memiliki potensi besar, Anambas masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, penyediaan energi, transportasi, air bersih, telekomunikasi, hingga akses pelayanan publik. Karena itu, Aneng berharap dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada daerah kepulauan.
Ia berharap seluruh aspirasi, data, dan kebutuhan prioritas yang disampaikan dalam FGD dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan Anambas bukan hanya berdampak bagi masyarakat setempat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga wilayah perbatasan, memperkuat kedaulatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Aneng mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan yang konstruktif serta didukung data yang akurat.
Ia berharap hasil FGD menjadi landasan lahirnya kebijakan yang lebih inovatif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas.
(red)
