Kepri – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepri bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten/kota di Provinsi Kepri menyikapi wacana kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Mereka kompak menolak KLB Demokrat.
Pernyataan bersama dibuat guna menyikapi isu KLB Demokrat yang berkembang saat ini. Pembicaraan KLB Demokrat bermula dari konfrensi pers oleh para senior pendiri partai dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD), di Jakarta, pada Kamis (13/6/2019) lalu.
Konpres digelar Max Sopacua dkk untuk menyikapi sistuasi politik usai Pemilu 2019, Pilpres dan Pileg. Selain menyinggung soal keberadan Demokrat di kubu 02, Max dkk juga menyoroti posisi Demokrat yang turun tangga di Pileg 2019, dengan raihan 7,7 persen. Padahal partai berlambang Mercy itu pernah meraih hingga 20 persen suara.
Dalam menanggapi isu KLB tersebut, pimpinan partai Demokrat (DPD Kepri dan DPC kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Kepri mengganggap perlu mengeluarkan sikap resmi demi persatuan, kekompakan dan kebersamaan di tubuh partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri Apri Sujadi menegaskan dari hasil pertemuan seluruh pengurus partai Demokrat di Provinsi Kepri dengan tegas menolak KLB Demokrat. Menurut Bupati Bintan itu, pihaknya sepakat hanya tunduk kepada aturan (AD/ART) dan hasil kongres partai Demokrat.
“Kita harus tetap mengikuti aturan dan menghormati hasil Kongres partai Demokrat. Jadi semua pihak harus menahan diri,” tegas Ketua Demokrat Kepri Apri Sujadi dalam keterangan pers, Sabtu (15/6/2019).
Hal sama disampaikan Husnizar Hood. Sekretaris DPD Demokrat Kepri itu mengatakan Demokrat Kepri tidak sependapat terhadap wacana KLB Demokrat dalam menyikapi perkembangan politik usai gelaran Pemilu 2019. Karena dia melihat ridak ada kejadian yang luar biasa dan semuanya berjalan dengan baik.
“Soal penurunan raihan Demokrat di Pileg 2019, itu hal yang wajar terjadi di Pemilu yang demokratis. Begitulah dinamika politik naik turun itu keniscayaan,” katanya.
Oleh karena itu, para pengurus partai Demokrat di Kepri mengambil sikap tegas menolak KLB, dan pihaknya akan tetap berpegang pada hasil kongres Surabaya.
“DPD Demokrat Kepri beserta seluruh jajaran DPC Demokrat Kepri tetap berpegang teguh kepada hasil kongres Surabaya. Jadi, kami menolak adanya KLB, dan itu sikap tegas kami. Saya berharap kita semua harus menahan diri, jangan terhasut oleh hal-hal yg membuat perpecahan,” ujarnya.
“Kita (Demokrat) ini adalah partai yg paling demokratis maka bertindaklah dgn cara-cara demokratis pula,” ia mengingatkan. Apalagi hampir seluruh DPD Partai Demokrat se- Indonesia telah bersikap menolak KLB.
Adapun pernyataan sikap bersama Pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-Provinsi Kepri, memuat 4 poin, sbb:
1. Tidak Mengakui dan menolak dengan tegas GMPPD karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
2. Menjunjung tinggi hasil keputusan Kongres Partai Demokrat di Surabaya dan mendukung penuh kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bhakti 2015 -2020.
3. Meminta kepada DPP Partai Demokrat memberi sanksi organisasi terhadap individu-individu yang bertindak tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan serta bila mana dianggap dapat merusak dan membuat perpecahan di Partai Demokrat agar diberikan sanksi tegas sesuai AD/ART Partai.
4. Meminta kepada DPP Partai Demokrat secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya akan merugikan partai. (tr)
