TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Raja Ariza tidak menunda langkah dalam menghadapi tantangan besar defisit anggaran yang melanda Pemko Tanjungpinang. Mereka menggelar ekspos evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menilai permasalahan, memangkas birokrasi, serta merumuskan solusi konkret guna memulihkan keuangan daerah.
“Kami ekspos setiap OPD untuk memahami masalah yang ada secara langsung. Setelah itu, keputusan efisiensi akan kami ambil di setiap titik yang perlu diperbaiki,” jelas Wali Kota Lis dalam pertemuan dengan jajaran Pemko di kantor wali kota, Selasa (4/3/2025), dikutip dari rilis Diskominfo.
Dalam program 100 hari kerja, Lis dan Raja menegaskan beberapa kebijakan strategis yang segera dijalankan, dengan fokus pada kepentingan masyarakat. Beberapa prioritas utama antara lain pemberian Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi pelajar, penyediaan kelengkapan atribut sekolah untuk siswa pada tahun ajaran baru, serta perbaikan data kemiskinan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Perbaikan data kemiskinan sangat penting. Ke depannya, kami pastikan tidak ada warga miskin yang tidak terdata atau tidak menerima bantuan,” tegas Lis.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga berencana memangkas prosedur perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai perizinan yang sebelumnya dianggap berbelit-belit.
“Kami akan menyederhanakan prosedur perizinan dan segera menuntaskan sengketa lahan yang selama ini berlarut-larut,” kata Lis.
Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh Pemko Tanjungpinang adalah defisit APBD yang cukup besar. Untuk itu, Lis berharap kolaborasi dengan DPRD dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan daerah.
“APBD kita saat ini belum sehat. Kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar dengan efisiensi anggaran yang tepat,” ujar Lis.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Lis juga mengungkapkan bahwa meskipun urusan internal dan keuangan menjadi tanggung jawab Wakil Wali Kota Raja Ariza, mereka berdua akan bekerja sama erat untuk menangani defisit anggaran yang bukan masalah sederhana.
“Kami saling melengkapi. Kami duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi keuangan daerah,” lanjut Lis.
Lis berharap sinergi antara Pemko dan DPRD akan menjadi kunci dalam pemulihan keuangan daerah, serta memastikan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif.
“Di tengah situasi ini, tentu program 100 hari kerja akan mengalami penyesuaian. Salah satu contoh, kami telah berhasil memberikan insentif bagi lansia dan kader posyandu, yang alhamdulillah sudah selesai,” tutupnya.
(red)
