BINTAN – Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, menjadi salah satu dari 32 pelabuhan tambahan dalam Pelaksanaan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan (Stranas) untuk tahun 2023-2024.
Rencana aksi tersebut akan diwujudkan dalam penerapan aplikasi NLE (National Logistic Ecosystem). Aksi ini bertujuan untuk menyederhanakan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberikan kepastian waktu layanan sekaligus mengurangi tingginya biaya logistik.
Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Pelaksanaan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, yang dihadiri Tenaga Ahli Tim Satranas PK KPK RI, Febriyanto, di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang, Senin (4/9).
Turut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kijang,Yuniarsono; dan Sekda Bintan, Ronny Kartika, yang mewakili Bupati Roby Kurniawan.
Dalam kesempatan itu, Febryanto menyampaikan bahwa pendataan diperlukan agar pemerintah mengetahui apa saja yang dibawa masuk ataupun keluar oleh pelaku usaha atau penggunaan jasa ke bintan, setelah pelayan berjalan secara maksimal, dan data kepelabuhanan yang baik, tentu mampu memberikan kontribusi kepada negara dengan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kijang,Yuniarsono, mengatakan, bahwa selama ini KSOP Kijang telah melakukan pelayanan secara digital dengan aplikasi Inapornet, dimana dengan pelayanan secara digital untuk meminimalisir terjadinya tatap muka antara pengguna jasa dan pelaku administrasi, sehingga memimalisir terjadinya negosiasi yang mampu menimbulkan terjadinya pungli.
Sekda Bintan, Ronny Kartika, yang mewakili Bupati Roby Kurniawan, menegaskan Pemda pada prinsipnya mendukung yang berkaitan pelayanan dan pendapatan negara dan daerah.
“Karena dengan pelayanan yang maksimal dan pendapatan yang mencapai target nantinya akan membuat perputaran ekonomi yang baik dan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan yang semakin maju,” katanya dilansir laman Pemkab Bintan, Selasa (5/9).
Baringin
