Pempro Kepri Akan Utamakan Produk Lokal Dalam Pengadaan Barang

Tanjungpinang
Sosialisasi percepatan pengelolaan katalog elektronik lokal dan toko daring bersama Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekdaprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (04/04/2022). ft: dk

KEPRI – Pj Sekda Kepri Eko Sumbaryadi menghadiri sosialisasi percepatan pengelolaan katalog elektronik lokal dan toko daring bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro, secar virtual, di Ruang Kerja Sekdaprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (04/04/2022).

Eko Sumbaryadi, usai video konferens, menyampaikan alokasi penggunaan APBD Kepri untuk belanja produk-produk lokal dan toko daring, serta UMKM akan menjadi program di Kepri nantinya. Namun, kata Eko, harus terlebih dulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Pengalokasian anggaran APBD paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja pengadaan barang dan jasa, anggaran ini hanya di belanjakan menggunakan produk-produk dalam negeri dan UMKM, diharapkan hal ini dapat mendorong peningkatan mutu produk dalam negeri. Tentunya untuk produk dan UMKM yang dapat menjadi tempat belanja anggaran APBD ini harus terdaftar di elektronik katalog lokal,” tutur Eko Sumbaryadi.

Sekjen Kemendagri RI, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa potensi anggaran belanja RI harus dioptimalkan sebagai peluang pasar bagi produk-produk dalam negeri. Tentunya, untuk pemilik produk-produk harus ikut dalam program elektronik katalog dengan mengikuti prosedur syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Katalog elektronik merupakan sistem informasi dan sistem pengadaan secara elektronik, dengan terealisasinya program e-katalog diharapkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Program ini nantinya harus dimiliki oleh UMKM dan pemilik produk-produk dalam negeri yang telah dipasarkan demi mendukung program pemerintah sekaligus bertujuan meningkatkan partisipasi penyedia UMKM dan produk dalam negeri terhadap proses  PBJP,” kata Suhajar Diantoro.

Dalam memudahkan pemerintah dalam melakukan PBJP, Eko Sumbaryadi pun menghimbau agar sosialisasi e-katalog ini harus segera dilakukan, mengingat potensi dari program ini dapat meningkatkan pasar jual UMKM. (DK/*)

KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini