KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepri tercatat sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja APBD tertinggi di tahun 2021. Atas pencapaian itu, Pemprov Kepri memperoleh penghargaan dari Kemendagri.
Penghargaan sebagai Pemda dengan realisasi belanja APBD tertinggi di tahun 2021, diterima langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Acara penyerahan penghargaan sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022
dilaksanakan, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
Kegiatan dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian. Adapun tema yang diangkat dalam Rakornas adalah ‘Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri’.
Terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri RI, masing-masing kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, kategori
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan kategori realisasi Program Taspen (Taspen Award).
Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota.
Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi. Sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang. Namun demikian, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula.
“Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi,” kata Menteri Tito.
Sementara itu, usai menerima penghargaan, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengaku senang dan berterimakasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staff yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri di tahun 2021 dengan sangat baik.
Menurut Gubernur Ansar, berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga Menjadi salah satu Pemerintah Daerah Provinsi yang meraih Penghargaan dengan Kategori Realisasi Anggaran Belanja Terbaik tahun 2021.
“Artinya tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD . Penghargaan ini hasil kerjasama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun,” kata Ansar.
Sebagaimana diketahui APBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.918 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.809 triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar. Dengan jumlah silpa audited tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK tahun 2021).
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode dan mantan anggota DPR RI ini pun membeberkan berbagai strategi yang dilakukannya dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD. Yakni dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi petumbuhan ekonomi daerah.
Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA lebih awal, kenudian penunjukan pejabat pengelola keuangan seperti PA,KPA,PPTK, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD dan lainnya.
“Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik,” kata Ansar di Jakarta.
Hal tersebut tentunya dilakukan setelah ranperda APBD mendapat Persetujuan dari DPRD, tujuannya agar bisa selesai tepat waktu
Setrategi lainnya yang disampaikan oleh Ansar adalah dengan mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termyn) pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Kemudian percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausaahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di Penghujung tahun, Terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik,” tegasnya.
Gubernur menegaskan agar rapat evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Oleh OPD sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat. (DK/*)
