Penerimaan siswa baru lewat PPDB Online kembali diprotes. Dibuat untuk menata hingga pemerataan mutu sekolah, sistim zonasi itu malah bikin ricuh.
Kepri – Wakil Gubernur Kepri Isdianto bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepri M. Dali, datang ke sebuah kede kopi di Km 8 Atas, Tanjungpinang, persisnya di dekat bundaran Dompak. Saat itu, Rabu 11 Juli 2018 lalu, sekitar pukul 11.00 WIB.
Orang nomor dua di Kepri itu, hadir di kede Kopi Balang, bukanlah untuk bual kosong sambil ngopi dengan pejabatnya. Keduanya turun karena di tempat itu telah menunggu beberapa orang tua siswa yang anaknya terdepak dari sekolah tujuan. Andi Cori Patahudin yang mengadvokasi warga.
Wagub Isdianto prihatin saat mendengar paparan menyoal buruknya penerimaan siswa baru tingkat SMA berbasis online (PPDB online) dengan sistim zonasi itu. Diantaranya, ada calon siswa dengan nilai rendah dinyatakan lulus, tapi nilai yang lebih tinggi malah tersingkir di sekolah zonasi.
Ketika itu, seorang ibu rumah tangga menceritakan keanehan yang dialaminya. Anaknya punya nilai rata-rata 72, tapi tidak lulus di SMA 2 Tanjungpinang, namun teman anaknya yang nilainya 63 dinyatakan lulus. Padahal, mereka bertetangga dekat, yang satu zonasi dengan sekolah tersebut.
Kasus lain, jurusan sekolah malah berubah saat pengumuman. Ketika daftar, anaknya milih jurusan IPS, namun jurusan tertera IPA ketika pengumuman, dan akhirnya tak lulus. Dia memiliki nilai rata-rata: 64, dan pilih jurusan IPS karena nilainya mata pelajaran Bahasa Indinesia, 90.
Hal serupa juga terjadi di SMA 1 Tanjungpinang. Pihak sekolah memberi alasan yang senada: daya tampung sekolah terbatas dan ruang kelas siswa baru sudah full. Begitu keluhan yang disampaikan ke Wagub Kepri.
Ada lagi, dan paling aneh, yaitu di SMA 3. Banyak calon siswa yang dinyatakan tidak lulus, padahal masih banyak kursi siswa yang kosong. Aplikasi PPDB online dituding sebagai pembuat ulah.
Mendengar keluhan, Isdianto memerintahkan M. Dali yang duduk disampingnya, untuk menelusurinya. “Segera ditindaklanjuti dan cari tau apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jika ditemukan ada yang bermain mencari keuntungan pribadi, tindak semua oknum yang terlibat,” tegas Isdianto.
Menurut M. Dali, akar masalahnya ada pada aplikasi PPDB Online sehingga perlu perbaikan. Dia mengaku prihatin dengan aplikasi PPDB online SMAN/SMKN tahun pelajaran 2018/2019 itu, yang justru menimbulkan keresahan.
“Aplikasi PPDB online sekarang ini tidak hebat, wartawan catat itu. Ke depan ini akan kita bangun aplikasi yang lebih canggih lagi,” ucapnya.
Di tahun ajaran 2019/2020, suara sumbang itu kembali terdengar riuh. Masalah kian merebak, hingga memaksa orang tua siswa kompak mengajukan protes. Di Kota Batam, misalnya, ribuan orang tua siswa menyatakan keberatan karena anak-anaknya tidak lulus zonasi di sekolah tujuan, dengan kesan serba aneh.
Jika jumlahnya mencapai ribuan siswa tidak lulus, lantas anak-anak mereka mau bersekolah dimana? Tahun ini bisa nganggur bersekolah sebagai akibat sistim canggih yang berulah. Demikian kekhawatiran orang tua siswa.
Walikota Batam M. Rudy dibuat bingung, karena urusan sekolah tingkat menengah ke atas bukan kewenangan pemerintahannya, melainkan domain Pempro Kepri. Sementara warganya mendesak Rudy untuk segera menuntaskan persoalan itu.
Dilansir web humas kepri, akhirnya dibuatlah pertemuan di Dataran Engku Putri, Batam, Senin (8/7/2019). Rudy pun mengontak Gubernur Kepri agar bisa hadir menemui warganya itu.Tujuannya agar semua jelas dan ada solusi.
Pagi itu, Gubernur Nurdin sudah terjadwal berangkat ke Jakarta, dengan penerbangan pagi, pukul 07.00 WIB, menuju Istana Bogor, karena akan bertemu dengan Presiden Jokowi, pukul 14.00 WIB. Tapi, demi rakyatnya, Nurdin siap menunda keberangkatan hingga pukul 09.00 WIB, dan mengiyakan permintaan Rudy, lewat ponsel, untuk bertemu orang tua siswa. Yang jumlahnya berkisar 2.000 orang.
Tiba di lokasi, Nurdin mampu menenangkan situasi. Mantan Bupati Karimun itu pasang badan dengan menjamin anak-anak Kepri dapat bersekolah. Pemprov Kepri, kata Nurdin, akan memberikan rasa keadilan pindidikan bagi masyarakat Kepri. Sebagai solusi akan melakukan penambahan ruang kelas siswa.
“Kalau ada masalah pendidikan, maafkan Kami. Tapi setelah Pak Rudi (Wali Kota Batam) menelepon dan Kadisdik melapor tentang penerimaan siswa baru, pasti ada solusinya. Untuk rakyat, jiwa dan raga kita korbankan,” tegas Nurdin.
Menurutnya, penerimaan siswa dengan sistem zonasi adalah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, Pemda Kepri akan hadir memberikan rasa keadilan bagi warganya, tak terkecuali dalam memperoleh pendidikan.
Gubernur Nurdin juga menyampaikan rencana pembangunan beberapa sekolah SMA di Kepri, termasuk di Batam, yang nantinnya bekerjasama dengan Pemko Batam, dalam penyediaan lahannya. Sudah ada 4 lokasi yang menjadi prioritas pembangunan SMA di Batam. Jika lahan tersedia akan segera dibangun.
Penegasan Gubernur Nurdin ini akhirnya membuat lega para orang tua siswa. Pertemuan pun diwarnai senyum sumringah atas perhatian pemimpinnya itu. Yang jadi pertanyaan: sampaikan kapan kisruh penerimaan siswa baru dengan sistim zonasi itu, berakhir? (tr)
