Kepri – Kisruh penerimaan siswa baru tahun 2019, mendapat perhatian khusus dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin menegaskan Pemda Kepri akan segera menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan orang tua/wali murid. Dia bahkan menjamin anak-anak Kepri dapat bersekolah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Nurdin dihadapan ribuan orang tua siswa yang protes terhadap sistim penerimaan siswa baru berbasis online. Masalahnya, anak-anak mereka justru tidak diterima di sekolah tujuan meski mendaftar sesuai zonasi yang ditentukan. Orang tuannya dibuat khawatir anak-anaknya tidak bisa bersekolah.
Nurdin mengatakan memberikan rasa keadilan pendidikan bagi masyarakat sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah yaitu melalui pennyediaan sarana dan prasarana sekolah. Terhadap kurangnya daya tampung siswa di sekolah, akan dilakukan penambahan ruang brlajar.
“Soal caranya, sementara ini ditambahlah ruang belajar lagi. Kalau soal ketersediaan guru, tidak masalah. Itu urusan pemerintah menyediakannya,” kata Nurdin saat bertemu dengan para orang tua murid di Dataran Engku Putri, Batam, Senin (8/7/2019).
Hari itu, Nurdin seharusnya sudah bertolak ke Jakarta, dengan penerbangan pukul 07.00 WIB, tapi demi kepentingab rakyatnya rela menunda keberangkatan pada pukul 09.00. Nurdin ke Jakarta punya agenda penting yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pukul 14.00 WIB.
Oleh karena itu, Nurdin meminta warga Kepri, khususnya orang tua siswa tetap bertenang karena Pemda Kepri akan mencarikan solusinya dan yang pasti semua anak-anak Kepri sebagai generasi bangsa akan mendapat kesempatan sama untuk bersekolah.
Menyinggung penerimaan siswa dengan sistem zonasi, menurutnya, kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, terhadap permasalahan yang muncul, Pemda Kepri akan hadir memberikan rasa keadilan bagi warganya, khususnya dalam memperoleh pendidikan.
“Kalau ada masalah pendidikan, maafkan Kami. Tapi setelah Pak Rudi (Wali Kota Batam) menelepon dan Kadisdik melapor tentang penerimaan siswa baru, pasti ada solusinya. Untuk rakyat, jiwa dan raga kita korbankan,” tegas Nurdin.
Dalam pertemuan itu, Nurdin didampingi Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali. Turut hadir Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Sekdako Batam Jefriden, dan sejumlah kepala sekolah.
Nurdin menambahkan dengan jumlah peserta yang semakin membludak ini menunjukkan Batam semakin maju. Semakin banyak orang beraktivitas di Batam untuk mencari rezeki. Apalagi Wali Kotanya membuat Batam semakin cantik.
Karena itu, menurut Nurdin, pihaknya akan menambah jumlah SLTA di Batam. Kalau untuk saat ini salah satu solusinya dengan penambahan ruang baru, tahun depan rencananya menambah sekolah baru.
Menurut Nurdin, ada empat wilayah prioritas pembangunan SLTA. Untuk Batam, ketersediaan lahan merupakan masalah tersendiri. Tapi, kata Nurdin, Wali Kota sepertinya sudah menyiapkannya.
“Ini seperti konektivitas hati. Rupanya Pak Rudi sudah menyiapkan,” kata Nurdin.
Untuk sekolah baru, Nurdin berharap dukungan masyarakat. Seperti kalau memiliki lahan relakanlah untuk pembangunan. Karena, kata Nurdin, doa dan dukungan masyarakat membuat semua persoalan bisa diselesaikan.
Kepada Kadis Pendidikan Kepri, Nurdin berpesan agar segera diaplikasikan. Terlebih untuk menampung mereka yang belum mendapatkan kepastian.
Muhammad Dali, Kadis Pendidikan mengatakan proses penerimaan dengan sistem zonasi merupakan perintah Jakarta. Pihaknya mengikuti mekanisme tanpa ada kecurangan.
Saat ini, kata Dali, ada 2.216 siswa yang belum mendapat tempat. Perintah Gubernur, kata Dali akan segera diaplikasikannya. Tapi dia minta para orang tua bersabar. Karena ada tahapan yang mereka lakukan. Apalagi pada sekolah tertentu ada penumpukan. Saat ini, di SMA Negeri 3 ada 523 siswa yang belum tertampung.
Penumpukan juga terjadi di SMA 23. Ada 500 siswa yang belum tertampung. Tapi ada solusi di sama, karena ada gedung yang bisa ditumpangi. Kepsek dan warga jamin minimal lima lokal. “Yang disampaikan Pak Gubernur adalah perintah. Kata kunci dari Pak Gubernur minimal 2 lokal. Dan kedua menyesuaikan dengan situasi,” kata Dali.
Tahap ketiga, kata Dali adalah bebas zonasi yang dibuat dalam sistem. Semula di Batam ada delapan zonasi dibagi menjadi empat. Ia menyarankan mereka yang menuju tempat sekolah jalur padat, bergeser ke zonasi sebelah. Yang barangkali jumlah di situ tak terlalu banyak.
“Misalnya di SMA N 3 Batam ke SMA N 15 yang memang kurang 70 siswa. Jika ditambah 2 lokal. Jadi semakin ringan,” kata Dali, sambil menambahkan pihaknya ingin agar yang tak bisa diterima jadi bisa diterima.
Senada dengan Gubernur Nurdin, Wali Kota Rudi menyebut sistem zonasi merupakan kebijakan Menteri. Namun setelah diikuti, tidak bisa memenuhi semuanya.
Dia melihat kebijakan tersebut sempurna, namun bila keuangan daerah mencukupi buat bangun sekolah. Masalahnya, sektor lain juga perlu anggaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (hms kepri/tr)
