ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Kamis (17/09/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Berdasarkan data penanganan, kebutuhan minimal air bersih atau air baku di wilayah prioritas mencapai 1.144.620 liter per hari, sementara kekurangan pasokan saat ini diperkirakan mencapai 1.064.120 liter per hari.
Wilayah yang paling terdampak meliputi Kecamatan Siantan, Siantan Tengah dan Siantan Selatan, dengan total penduduk terdampak mencapai 19.077 jiwa.
Sebagai langkah awal penanganan, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendirikan posko atau pos lapangan di setiap kecamatan. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, pemantauan kondisi kekeringan serta koordinasi pendistribusian air bersih.
Dalam arahannya, Bupati Aneng meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), TNI/Polri, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Masyarakat adalah bagian dari keluarga kita bersama. Kebutuhan dasar berupa air bersih harus kita perhatikan dan kita tangani bersama-sama,” tegas Aneng.
Bupati juga meminta BPBD terus memperbarui data kebutuhan air dan wilayah terdampak serta memastikan distribusi air dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Optimalisasi sarana juga menjadi perhatian, termasuk kendaraan, mobil tangki, pompa, toren atau tangki penampungan, hingga dukungan transportasi laut untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan pasokan air.
Selain penanganan darurat, Aneng menekankan pentingnya langkah antisipasi jangka panjang, terutama terkait keberadaan sumber-sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
Menurutnya, persoalan anggaran pada prinsipnya masih dapat dicarikan solusi sepanjang tersedia mekanisme yang sesuai. Namun, kondisi akan menjadi lebih serius apabila sumber mata air yang selama ini tersedia mengalami kerusakan atau bahkan hilang.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan pendataan dan perlindungan terhadap sumber air agar keberadaannya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Rapat juga membahas persoalan jual beli air yang muncul di tengah kondisi kekeringan. Pemerintah daerah diminta melakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut agar kebutuhan air masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada praktik jual beli air tanpa pengaturan dan solusi jangka panjang.
“Jangan sampai kondisi kekeringan membuat masyarakat terus-menerus bergantung pada jual beli air. Pemerintah harus mencari solusi yang dapat menjamin ketersediaan air bagi masyarakat,” demikian arahan Bupati.
Dalam rapat tersebut turut dibahas kondisi kekeringan dari aspek meteorologis, pertanian dan hidrologis. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Hari Tanpa Hujan (HTH).
Berdasarkan pengamatan BMKG, hujan terakhir sebelum periode kering tercatat pada 26 Agustus 2026 sebesar 0,7 milimeter. Hujan kembali turun pada 14 September 2026 sebesar 14,6 milimeter, sehingga periode HTH selama kurang lebih satu bulan tersebut berakhir.
Namun, curah hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum merata. Wilayah Jemaja diprakirakan menjadi salah satu wilayah dengan curah hujan paling rendah. Sementara itu, Oktober 2026 diprakirakan masih mengalami curah hujan di bawah normal, sedangkan November hingga Desember 2026 diprakirakan memasuki periode curah hujan sedang hingga tinggi.
Dengan kondisi tersebut, penanganan kekeringan tetap perlu disesuaikan dengan perkembangan curah hujan, prakiraan cuaca, distribusi hujan serta ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kondisi aset daerah yang berkaitan dengan penyediaan air. Apabila terdapat aset Pemerintah Daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa dasar atau mekanisme yang sesuai, maka perlu dilakukan pendataan, koordinasi dan penanganan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, masih menghadapi keterbatasan ketersediaan air bersih. Salah satu sumber penampungan air berupa embung yang sebelumnya dapat dimanfaatkan masyarakat kini kondisinya tidak lagi berfungsi secara optimal.
Pemerintah Kecamatan Siantan Tengah bersama pemerintah desa diminta segera melakukan pembenahan dan pemulihan fungsi embung tersebut agar kembali dapat menampung air dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terkait dukungan anggaran tanggap darurat, Bupati mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tetap memperhatikan administrasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, termasuk kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Aneng menegaskan, penanganan kekeringan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan air saat ini, tetapi juga harus diarahkan pada upaya menjaga sumber air dan membangun solusi yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan mempercepat distribusi air bersih secara terukur dan berdasarkan skala prioritas, khususnya di Kecamatan Siantan, Siantan Tengah dan Siantan Selatan.
Kolaborasi lintas sektor serta optimalisasi sarana transportasi darat maupun laut dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kepulauan Anambas dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.Kalau ingin dibuat lebih tajam ala media nasional, judul juga bisa diarahkan pada angka kekurangan air, misalnya “Krisis Air Bersih Anambas: Kekurangan Pasokan Capai 1,06 Juta Liter per Hari”.
(red)
