KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026), sebagai langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyerap aspirasi para pemangku kepentingan guna merumuskan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus berorientasi pada keberlanjutan, keterpaduan, serta mampu menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis.
Menurutnya, tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu serta penguatan pendidikan vokasi.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian, sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Kepri terus mendorong peningkatan layanan melalui program beasiswa kedokteran, perluasan jaminan kesehatan daerah, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
Di bidang ekonomi, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan sektor produktif, termasuk pemberdayaan UMKM, dukungan bagi petani dan nelayan, serta keberlanjutan program subsidi margin bunga nol persen.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, terutama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, penyediaan listrik desa melalui program “Kepri Terang”, serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan penataan kawasan permukiman.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada perlindungan sosial, khususnya melalui jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta pemberian insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat.
Gubernur Ansar turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan, di antaranya penurunan angka stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,43 persen.
Di sektor budaya, revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu terus dilanjutkan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional sebagai upaya menjaga identitas daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 mencapai 7,89 persen dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen, serta tren penurunan pengangguran yang menunjukkan arah positif.
Bima juga mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah, penguatan kolaborasi, serta kesiapan menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Menutup kegiatan, pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formalitas, melainkan forum strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan yang selaras, inovatif, dan mampu mendorong Kepulauan Riau menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(red)
