NATUNA – Menteri Dalam Negeri Drs., H., Tito Karnavian M.A., Ph.D menyampaikan pembangunan sarana dan infrastruktur di Natuna akan dipercepat, melalui dana APBN dan dukungan dari APBD Provinsi Kepri.
Natuna merupakan wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan sejumlah negara tetangga, harus diperkuat, baik dari segi pertahanan, infrastruktur dan prekonomian.
“Kita sadari pembangunan Natuna butuh dukungan maksimal dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri. Alokasi Rp 1 Triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan. Sebab dari dana Rp 1 Triliun itu, banyak dipergunakan untuk belanja rutin, jadi anggaran pembangunan untuk pembangunan harus dikeroyok dari APBN dan APBD Provinsi Kepri,”terang Mendangri.
Khusus di Natuna, terang Mendagri, ada permasalah klem dari Vietnam tentang wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka yang masuk wilayah Natuna.
Selain itu, tambah Mendagri ada juga klem dari Tiongkok tentang nine dash line (sembilan garis putus-putus) sebagai tradisonal fishing gron mereka, sehingga ada kapal-kapal nelayan mereka masuk ke wilayah kita.
“Kita perlu memperkuat batas wilayah dan kedaulatan kita, dengan memperkuat kehadiran militer dan instrumen non militer, seperti perluasan wilayah tradisional, kekuatan ekonomi dan lain-lain,”terang Mendagri Tito Karnavian ketika memberikan konfrensi pers di lobi Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Selasa (23/11).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa PLBN di Serasan akan segera beroperasi dan dioperasikan oleh BNPP untuk menunjang peningkatan sektor ekonomi masyarakat.
“PLBN di Serasan saat ini sudah rampung 90 persen, nanti tugas BNPP untuk mengoperasikannya, dengan berkoordinasi banyak stakeholder untuk mengoperasikannya,”ujar Mendagri.
Saipul
