Kepri – Gubernur Kepri Nurdin Basirun membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2019 di Mega Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (27/3) malam. Lewat Musrenbang, Nurdin optimis pembangunan semakin maksimal.
Nurdin yang didampingi Isdianto, Wakil Gubernur Kepri, mengaku optimis Musrenbang sebagai elemen penting dalam proses pembangunan di daerah mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Sebab tahapannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari ditingkat bawah.
“Semua aspirasi dan masukan yang didapat, kita secara bersama-sama mengintegrasikan hal itu dapat membuat kemampuan yang terbatas namun hasil pekerjaan semakin maksimal,” ujar Nurdin.
Nurdin pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama para pemangku kepentingan di Kepri yang terus berperan aktif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Skala prioritas dan pemerataan menjadi yang utama, kita tetap berkaca kepada keduanya disamping juga dengan melihat kemampuan dan kekuatan anggaran,” katanya.
Mantan Bupati Kamrimun itu, menambahkan dengan terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Apalagi menurutnya Kepri memiliki beragam potensi yang harus terus digali dan difokuskan dimasing-masing daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri bisa mandiri jika dapat memanfaatkan dengan baik potensi yang ada sehingga pembangunan pun semakin stabil,” tambah Nurdin.
Sementara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD, mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan rangkaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepri. Musrenbang yang dilakukan berjenjang mengisyaratkan terbukanya pintu bagi masuknya setiap aspirasi masyarakat
“RKPD merupakan dokumen induk yang menampung seluruh aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jumaga bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan sebagai wujud dari akumulasi dan representasi aspirasi masyarakat. Adapun rangkuman dari pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut, Peningkatan sektor tambang darat, amdal dan sumber daya manusia.
Kemudiaj peningkatan PAD dari sektor maritim dan labuh jangkar; Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; Memiliki Bank Daerah sendiri;
“Dengan rangkuman ini diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi pembangunan Kepulauan Riau secara menyeluruh,” jelas Jumaga
Sedangkan Kepala Barenlitbang Naharuddin, alam laporannya,
menjeladkan pelaksanaan Musrenbang sebagai kegiatan wajib yang dilaksanakan berjenjang dimulai dari tingkat desa hingga provinsi yang kemudian sampai pada tingkat nasional berdasarkan amanat UU nomor 25 tahun 2005 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan Rangkaian RKPD tahun 2020.
“Dengan sasaran yakni terciptanya sinkronisasi sinergitas dan keterkaitan dokumen perencanaan melalui usulan dan masukan dari masyarakat demi mencapai efektivitas dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan,” kata Nahar.
Pelaksanaan Musrenbang berlangsung selama dua hari, dari 27-28 Maret 2019 dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 1.100 orang yang terdiri dari perwakilan dari provinsi, kabupaten dan kota, serta unstansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, organisasi profesi, LSM,, Insan Pers dan tokoh-tokoh masyarakat se Kepulauan Riau.
“Hasil usulan dari Musrenbang tingkat Kabupaten dan Kota akan dilakukan pembahasan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan kewenangan, skala prioritas utama dan memperhatikan kemampuan anggaran,” lanjut Nahar.
Ia menambahkan, dalam menyusun RKPD pun mengacu pada visi dan misi pembangunan yang mana terdapat lima fokus utama yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Pengembangan Pusat Kebudayaan Melayu.
Pembahasannya terbagi kedalam 6 kelompok yakni Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan kehutanan, Bidang Kesehatan dan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Bidang Kemanusiaan Budaya dan Pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut Nahar juga menjelaskan terkait kemampuan fiskal daerah yang mana pada tahun 2020 perkiraan pendapatan daerah Rp.3,746 Triliyun, PAD sebesar Rp. 1,251 Triliyun, Dana Perimbangan Rp. 2,438 Triliyun dan Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 57 Miliyar.
“Kita optimis dari angka ini terlebih jika penerimaan daerah dari kegiatan labuh jangkar dan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan dengan optimal, pun dengan kemampuan fiskal daerah ini dapat dimaksimalkan demi pembangunan khususnya mencapai kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Muhammad Hudori, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas RI Ir Wismana Adi Suryabrata, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kepri, dan Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah.
Hadir juga Wali Kota Batam M Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga Alias Wello, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen, Jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rektor UMRAH Syafsir Akhlus, Ketua LAM Kepri Abdul Razak, Mantan Gubernur Ismeth Abdullah, Mantan Pj Gubernur Nuryanto, Tokoh Masyarakat beserta tamu undangan lainnya. (hms kepri/tr)
