Lingga – Selain didominasi wilayah perairan, Kabupaten Lingga diketahui memiliki area yang digunakan untuk pertanian.
Walhasil, Lingga menghasilkan beragam jenis pertanian. Baik yang dilakukan secara mandiri oleh warga maupun binaan dari Pemerintah Daerah.
Namun demikian, kondisi tersebut dianggap seorang warga, masih banyak para petani di Kabupaten Lingga yang belum mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
“Saya ini seorang petani pak. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat itu sudah menggelontorkan dana begitu banyak untuk membantu para petani. Tapi, khusus di Dabo, Kabupaten Lingga ini para petani belum pernah menikmati,” terang seorang warga saat berdialog secara langsung dengan Calon Gubernur Kepri HM Soerya Respationo di aula One Hotel, Dabo, Kabupaten Lingga, Kamis (5/11/2020) malam.
Ia menjelaskan, misalnya, pupuk urea 50 kg di tempat lain harganya dikisaran Rp 180 ribu – Rp 200 ribu. Akan tetapi di Lingga, harganya bisa mencapai Rp 80 ribu perkilonya. Berarti untuk pupuk urea 50 kg sudah seharga Rp 400 ribu. Sehingga terjadi kenaikkan dua kali lipat.
“Jadi, kami para petani di Dabo sangat mengharapkan bisa menikmati subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah supaya sampai kepada para petani di desa Pak,” keluhnya.
Dan yang paling dirasakannya, tegasnya lagi, jika bakal ada penyerahan bantuan untuk petani biasanya langsung terbentuk kelompok tani. Sementara petani yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan bantuan.
“Untuk itu, kami menaruh harapan besar jika nanti Bapak Soerya Respationo nanti terpilih, kami sangat berharap para petani di Lingga bisa mendapatkan dan menikmati apa yang dikucurkan oleh Pemerintah. begitu juga dengan permasalahan pupuk,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Soerya Respationo mengucapkan terima kasih atas penyampaian keluhan tersebut kepadanya.
Dan menurutnya, kesenjangan harga pupuk tersebut bisa dibilang seperti yang terjadi pada kondisi BBM di Papua. Dimana harganya lebih mahal dibandingkan daerah lain.
Oleh karenanya, perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam menangani hal ini.
Begitu juga dengan bermunculannya kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang dilakukan oleh oknum warga terbilang sangat menyengsarakan warga.
“Untuk itu, jika nanti saya diberikan amanah. Akan saya benahi semuanya hingga ke akar-akarnya,” jelasnya. (***)
